Ayam Busuk Picu Dugaan Ada Korupsi Dana Bantuan Sembako, Bupati KBB Aa Umbara Siap Dipanggil Polisi

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, NGAMPRAH - Bupati Bandung Barat, Aa Umbara siap dipanggil anggota Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Cimahi menyusul adanya dugaan penyelahgunaan anggaran dalam penyaluran sembako.

Dugaan penyalahgunaan anggaran ini muncul setelah warga Perum Alam Sanggar Indah (ASI) RW 13, Desa Citapen, Kecamatan Cihampelas, menerima sembako dari Pemda KBB yang isinya terdapat ayam busuk, hingga akhirnya polisi melakukan penyelidikan.

Aa Umbara mengatakan, terkait penyelidikan dari Unit Tipikor ini, pihaknya bersama pihak yang lain di lingkungan Pemda KBB memastikan akan tetap mengikuti prosesnya agar penyelidikan ini tetap berjalan.

• Jokowi Buka Transportasi, Kadishub Kota Tasik Minta Bus Tak Operasi, Kalau Maksa Paling Dapat Angin

"Ya, kalau itu mah (penyelidikan) saya biarkan tetap berjalan saja karena memang wajar kalau yang kaya gitu," ujarnya saat ditemui di Kompleks Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jumat (8/5/2020).

Ia mengatakan, dirinya dan pihak yang terlibat dalam penyaluran sembako di Lingkungan Pemda KBB juga tidak akan mangkir jika suatu saat nanti polisi melakukan pemanggilan untuk keperluan penyelidikan.

"Kita harus siaplah kalau diundang-undang begitu. Terkait bantuan sebetulnya kita juga terus rapat, agar tidak tumpang tindih dan tepat sasaran," kata Aa Umbara.

Saat disinggung penyaluran bantuan sembako diganti dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT), menurut Aa Umbara, hal ini akan membutuhkan proses dan waktu yang cukup lama.

"Sebetulnya itu lebih simpel, tapi nantinya akan menambah orang untuk belanja ke pasar dan proses penyaluran lama, kita sudah pertimbangkan itu," ucapnya.

• Jabar Masuk Zona Merah, Mendag Bantu Sarana Kesehatan untuk Pasar

Ketua Panitia Kerja (Panja) Percepatan Penanganan Covid-19 DPRD KBB, Bagja Setiawan mengatakan, terkait adanya ayam busuk yang disalurkan Pemda KBB hanyalah insidental saja.

"Kita sudah verifikasi langsung pak Bupati, ada beberapa hal yang kita pastikan aman. Pertama, proses pengadaan sudah sesuai prosedur dan ini dilakukan sesudah pengesahan penjabaran APBD," katanya.

Selain itu, kata dia, saat pengadaan sembako ini tidak ada maladministrasi. Namun, saat validasi data, pihaknya menyarankan agar pendistribusian bantuan harus disertai SK penerima bantuannya.

"Kita pastikan bahwa yang terjadi kemarin dan sempat ramai di media, hari ini semuanya sudah clear karena itu (sembako busuk) hanya ada keterlambatan dalam proses pengiriman," ucap Bagja.