FIX, 12 Kecamatan di Garut Akan Terapkan PSBB, Dibagi 4 Klaster, Paling Selatan Cikajang

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Kabupaten Garut akan menerapkan PSBB parsial.

Ada 12 kecamatan di Garut yang akan memberlakukan PSBB.

Teknis penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara parsial di Kabupaten Garut telah disiapkan.

“Sekarang kami masih membahas rancangan Perbup-nya (peraturan bupati) mengenai PSBB ini. Untuk penetapan pelaksanaan, besok (hark ini) kami bersama Forkopimda akan rapatkan,” ujar Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman, Minggu (3/5/2020).

Menurut Helmi, PSBB parsial diterapkan bersadarkan sebaran pandemi Covid-19 yang saat ini terjadi.

Ke 12 wilayah yang nantinya akan diterapkan PSBB ini, yakni Kecamatan Garut Kota, Tarogong Kidul, Tarogong Kaler, Cilawu, Banyuresmi, Karangpawitan, Wanaraja, Selaawi, Cibatu, Cisurupan, Cikajang, dan Cigedug.

“Dari total kecamatan yang diterapkan PSBB ini, kami bagi menjadi empat klaster yakni Garut kota, Wanaraja, Cikajang, dan Cibatu. Itu dilakukan untuk memudahkan operasional PSBB ini,” ucapnya.

Selama pelaksanaan PSBB ini, seluruh aktivitas masyarakat di 12 kecamatan akan dibatasi. Dari mulai libur sekolah, pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan di tempat umum, pembatasan moda transportasi, dan pembatasan lainnya terkait pertahanan, dan keamanan.

“Untuk sekolah, saat ini sudah dilaksanakan di seluruh kecamatan. Jadi semua siswa sekarang ini harus belajar mandiri di rumah,” katanya.

Setelah diterapkan PSBB nanti, seluruh aktivitas masyarakat akan dibatasi. Mulai bekerja sampai pelaksanaan ibadah harus dilakukan mandiri di rumah.

“Sebelumnya hanya PNS saja yang dibatasi bekerjanya. Sekarang seluruh kegiatan usaha dibatasi. Lalu kegiatan ibadah, sosial budaya, pergerakan orang, semua dibatasi,” ucapnya.

Aktivitas masyarakat yang ada di 12 kecamatan akan terus dipantau oleh kepolisian, TNI, dan Satpol PP.

Pihaìknya menyiapkan cek poin di seluruh kecamatan.

"Jadi ketika ada warga yang masuk dan keluar harus lapor terlebih dahulu,” ujarnya.

Petugas gabungan setiap hari akan melakukan patroli untuk memantau aktivitas masyarakat selama 14 hari. "Setiap hari razia, kalau ada masyarakat yang melanggar akan ditindak. Sanksinya ada, sesuai aturan,” katanya.