Cara Ridwan Kamil Tangani Covid-19 Diapresiasi, Tunjukkan Harmonisasi dengan Pusat

Dengan langkah progresif yang sudah dilakukan seperti memetakan peta sebaran dan mengharmonisasikan data lewat Pikobar, membeli alat rapid tes dan PCR secara mandiri, mengeluarkan bantuan sosial dengan angka yang paling besar diantara provinsi lain, Ridwan Kamil hanya menyisakan sedikit pekerjaan rumah.

“Pekerjaan rumahnya tinggal koordinasi dengan bupati walikota. Karena kewenangan anggaran dan distribusi di lapangan tetap harus menggunakan perangkat yang dimiliki bupati walikota. Kalau ini sudah terjadi Jabar bisa dikatakan siap menghadapi pandemi ini,” tuturnya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja mengklaim Pemerintah Provinsi Jabar sebagai daerah dengan persentase refocusing anggaran tertinggi di Indonesia untuk percepatan penanggulangan Covid-19. Anggaran hasil refocusing tersebut untuk bidang kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan jaring pengaman sosial.

“Jadi bukan nominal dari berapa yang kita refocusing dan berapa nilainya. Tetapi persentase anggaran yang kita refocusing dibandingkan dengan APBD. Jadi Jawa barat paling tinggi,” ungkap Setiawan usai telekonferensi dari Ruang Rapat Manglayang, Gedung Sate, Jumat (17/4).

Kang Iwan, sapaan akrab Setiawan Wangsaatmaja, dalam kesempatan itu bertelekonferensi bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo, guna membahas khusus refocusing dan realokasi APBD tahun anggaran 2020 untuk mempercepat penanggulangan COVID-19.

Menurut Kang Iwan, persentase Jabar yang tinggi tersebut menunjukkan komitmen anggaran dan keseriusan untuk menanggulangi COVID-19.

“Artinya bahwa Jawa Barat ini mempunyai kepedulian yang sangat tinggi yang sangat concern mengatasi pandemik ini. Ini diapresiasi oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga kementerian keuangan, ini dijadikan contoh untuk daerah lain,” katanya.

Menurut data yang dipaparkan Mendagri Tito Karnavian, alokasi anggaran nasional penanganan COVID-19 berjumlah Rp 56 triliun. Alokasi tersebut terbagi tiga pos, yakni penanganan kesehatan 42,60 persen, penanganan dampak ekonomi 12,60 persen, dan penyediaan jaring pengaman sosial (safety social net) 44,80 persen.

Untuk diketahui persentase alokasi penanganan bidang kesehatan untuk Jawa Barat sebesar 6,26 persen, DKI Jakarta 3,04 persen, Jawa Timur 2,69 persen, Banten 2,33 persen dan Jawa Tengah 1,57 persen.

Sementara anggaran penanganan dampak ekonomi untuk Jawa Barat 1,50 persen, Jawa Tengah 1,13 persen, Jawa Tengah 0,77 persen, DKI Jakarta 0,57 persen dan Banten 0,24 persen.
Sedangkan penyediaan jaring pengaman sosial Jawa Barat 9,63 persen, DKI Jakarta 8,65 persen, Banten 7,05 persen, Jawa Tengah 4,61 persen dan Jawa Timur 3,33 persen.

Namun tidak dipungkiri dari hasil paparan Mendagri, masih ada kabupaten/kota di Indonesia yang masih belum maksimal dalam refocusing. Begitu pun Jawa Barat tidak luput dari pantauan, seperti Kabupaten Bandung, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Cimahi, Kota Bandung dan Kota Depok.

Oleh karena itu, Kang Iwan mengimbau kabupaten/kota yang belum maksimal dalam refocusing untuk menelaah kembali anggaran yang dapat dialihkan untuk menangani COVID-19.

Namun, tutur Kang Iwan, berdasarkan arahan Mendagri, proses refocusing anggaran jangan terlalu lama mengingat penganganan COVID-19 tidak dapat ditunda-tunda.

“Karena pandemik ini kan terus bergulir. Tapi prinsipnya semangat kita adalah mestinya kita harus menyelesaikan dulu masalah kesehatan membatasi dulu baru. Setelah itu kita bicara masalah pemulihan," tutur Kang Iwan. (Sam)