Surat Andi Taufan Garuda ke Camat Jadi Polemik, Jokowi Diminta Evaluasi Jajaran Stafsus
Anggota Ombudsman RI, Alvin Lie, menyarankan Presiden Joko Widodo mengevaluasi jajaran Staf Khusus atau Stafsus Presiden Jokowi.
lihat foto
"Staf khusus itu langsung di bawah Presiden. Pak Jokowi yang harus bertanggung jawab karena beliau tentu sudah siap dengan kesalahan seperti ini jika merekrut anak muda. Dan baik jika Presiden yang maju membela dan meluruskan stafsusnya," ujar Mardani, ketika dihubungi, Selasa (14/4/2020).
Dia menilai Jokowi harus membina para staf khususnya dari golongan milenial karena dinilai memiliki potensi luar biasa. Pembinaan diperlukan agar kesalahan serupa tak terulang kembali.
"Stafsus ini punya potensi. Anak muda luar biasa. Mesti dibina dan diarahkan jangan dijadikan pajangan. Nanti akan melakukan kesalahan yang sejenis," kata dia.
Anggota Komisi II DPR RI tersebut di sisi lain menyoroti penggunaan kop surat Sekretaris Kabinet. Menurutnya, apa yang dilakukan Andi tersebut tidak seusai hierarki.
Pasalnya, kata Mardani, camat berada dibawah pembinaan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sehingga semua seharusnya dikoordinasikan dengan Kemendagri.
"Mengurus negara itu ada aturan mainnya. Niat baik tidak berarti semua bisa diatur tanpa mengikuti prosedur. Kedua, surat itu menggunakan kop surat Sekretaris Kabinet. Menseskab perlu bertanggung jawab memberikan pembinaan," kata dia.
"Ketiga, dari sudut konten ini berbenturan dengan hierarki. Camat ada di bawah pembinaan Kementerian Dalam Negeri, mestinya semua dikoordinasikan dengan Kemendagri," tandasnya.
Minta maaf
Staf Khusus Presiden Andi Taufan Garuda Putra menyampaikan permintaan maaf atas beredarnya surat kerjasama relawan desa lawan Covid-19 yang ditujukan kepada camat beberapa daerah.
Surat dengan nomor 003/S-SKP-ATGP/IV/2020 itu menimbulkan kecaman dari berbagai pihak.
"Untuk itu saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan masukan," katanya, Selasa, (14/4/2020).
Menurutnya polemik surat tersebut akan menjadi pelajaran penting baginya.
Ia mengaku hanya ingin memberikan kontribusi untuk negeri, agar tetap mengikuti kaidah aturan dalam sistem birokrasi.
"Saya mohon maaf atas hal ini dan menarik kembali surat tersebut," katanya.
Surat tersebut menurut Andi hanya bersifat pemberitahuan dukungan kepada program Desa Lawan Covid-19 yang diinisiasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
"Maksud saya ingin berbuat baik dan bergerak cepat untuk membantu mencegah dan menanggulangi Covid-19 di desa, melalui dukungan secara langsung oleh tim lapangan Amartha yang berada di bawah kepemimpinan saya," katanya.
