Breaking News:

Kata Profesor, Semakin Masyarakat Tidak Taat Maka Waktu Penanganan Wabah Corona Kian Lama

Upaya pembatasan aktivitas atau karantina wilayah yang ditetapkan pemerintah selama ini, hanya merupakan upaya penyadaran diri bagi masyararakat.

Istimewa
Prof Dr Cecep Darmawan 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pakar kebijakan politik sekaligus Sekjen Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara, Prof. Cecep Darmawan, berkomentar mengenai masyarakat yang mulai mengabaikan imbauan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait pembatasan aktivititas kegiatan fisik atau physical distancing guna meminimalisasi dampak penyebaran virus corona. Sejumlah masyarakat kini telah mulai beraktivitas di luar rumah seperti biasa.

Cecep menilai penerapan physical distancing akan efektif apabila pemerintah dapat menjamin kebutuhan kehidupan masyarakat. Sebab, sikap abai masyarakat terhadap kebijakan pemerintah itu, mayoritas dipengaruhi oleh desakan pemenuhan kebutuhan ekonomi anggota keluarga.

Selain itu, upaya pembatasan aktivitas masyarakat atau karantina wilayah yang ditetapkan pemerintah selama ini, hanya merupakan upaya penyadaran diri bagi masyarakat mengenai gentingnya situasi bahaya saat ini dari wabah Covid-19. Di sana tanpa adanya jaminan dari pemerintah akan kebutuhan warga terdampak kebijakan.

"Pada dasarnya, kebijakan pembatasan aktivitas kalau tidak diikuti oleh kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap jaminan kehidupan masyarakatnya akan sulit diterapkan. Termasuk dalam hal pemberian sanksi bagi para pelanggarnya. Mereka menganggap keputusan antara mencari nafkah dengan menghindari wabah sebagai sesuatu pilihan yang sulit, karena sama-sama penting," ujar Cecep melalui sambungan telepon, Kamis (2/4/2020).

Sang Kakak Baru Pulang dari Dubai Positif Covid-19, Adik Alami Gejala yang Sama

Untuk itu, menurutnya, apabila ingin mencegah penyebaran wabah ini secara cepat, dibutuhkan kesadaran dari semua masyarakat untuk dapat bekerja sama dengan menyatukan tujuan, pemikiran, dan tindakan yang sama dengan pemerintah. Karena, semakin banyak warga yang tidak taat, akan berakibat pada semakin lamanya masalah dampak wabah ini terselesaikan.

Terlebih, dalam kondisi darurat sipil saat ini, kewenangan penerapan situasi tersebut berada di tangan kepala daerah untuk membuat kebijakan aturan di daerahnya masing-masing.

Oleh karena itu, masing-masing kepala daerah harus segera menetapkan payung hukum kebijakan secara tegas. Di dalamnya juga ada sanksi yang mengikat bagi warga yang tidak taat aturan.

"Maka dari itu bagi warga, baik dari golongan keluarga mampu maupun marjinal yang memutuskan untuk tetap beraktivitas di luar rumah saat ini, hanya karena bosan di rumah, harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah. Dan pemerintah daerah harus memiliki aturan main berupa pemberian sanksi tegas, misalnya sanksi administrasi
agar menimbulkan efek jera bagi warga yang lain," katanya. (*)

Penulis: Cipta Permana
Editor: Giri
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved