Pemkab Garut Bikin Jalan Poros Tengah, Namun Malah Diprotes Warga, Ternyata Ini Masalahnya

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Firman Wijaksana

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Jalan poros tengah jadi rencana Pemkab Garut untuk mempermudah akses menuju wilayah selatan. Namun jalan yang mulai dibangun itu, justru mendapat protes dari warga.

Ruas jalan poros tengah, akan menyambungkan Kecamatan Cilawu dengan Banjarwangi. Pembangunannya dimulai dari Desa Sukamurni Kecamatan Cilawu menuju Desa Wangunjaya di Kecamatan Banjarwangi.

Jalan itu telah direncanakan Pemkab Garut sejak 2019. Tahun ini, proyek itu mulai dilaksanakan. Warga di sekitar lokasi proyek menyebut, tak pernah mengetahui soal pembangunan jalan.

"Sudah dua minggu pekerjaannya dimulai. Ada alat berat yang membuka jalan. Tapi kami tidak menerima info lengkap soal rencana jalan baru ini," ujar Ketua Karang Taruna Desa Sukamurni, Hendri saat ditemui, Selasa (18/2/2020).

Hendri menambahkan, ada 24 warga yang tanahnya terkena proyek pembuatan jalan. Namun, tidak ada biaya pembebasan lahan kepada pemilik tanah dari pemerintah.

• Rangga Sasana, Dedengkot Sunda Empire Itu Minta Penangguhan Penahanan, Begini Jawaban Polisi

"Warga sudah tidak dapat sosialisasi, yang tanahnya kena proyek juga enggak dapat ganti untung," ucapnya.

Sebagai kompensasi, pemilik tanah akan diberi pembebasan pajak selama tiga tahun. Ia menilai, hal tersebut sangat tidak sesuai.

"Sampai sekarang, kami tidak tahu pasti rencana pembangunan jalan ini. Kesannya pembangunan jalan sangat tertutup. Besaran anggaran sampai lokasi yang mau dipakai, kami tidak tahu," katanya.

Ia menyesalkan, tidak adanys transparansi yang disampaikan pemerintah. Padahal, proyek itu sudah direncanakan sejak tahun lalu.

• Komplotan Pengedar Uang Palsu Diciduk Polres Cimahi, Waspada Begini Modus Kejahatannya

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Garut, Luna Aviantrini, membenarkan adanya proyek pembangunan ruas jalan poros tengah. Saat ditanya besaran anggaran, Luna mengaku tak mengetahui pasti.

Ia malah menyebut, proyek tersebut merupakan swakelola oleh dinas. Ia tidak bisa memastikan anggaran yang dikeluarkan.

"Memang tidak ada anggaran untuk pembebasan lahan. Sudah ada kesepakatan dengan warga dan Perhutani juga," ujar Luna ditemui di Kantor Bupati Garut.

Tidak adanya anggaran pembelian lahan untuk jalan, lanjutnya, karena sudah ada kesepakatan dengan pemilik tanah. Selain tanah milik warga, jalan tersebut juga menggunakan lahan milik Perhutani.

Mengenai aksi protes dari warga soal pembangunan jalan, ia membantahnya. Bahkan, pembangunan jalan itu merupakan aspirasi dari warga.

"Sejak dulu jalannya sudah ada, cuma kecil. Makanya warga minta dibangun," katanya.