3 Desa Terkena Dampak Negatif TPA Sarimukti, Pemkab KBB Baru Bayar Kompensasi Satu Desa

Dana KDN untuk warga di dua desa tersebut berasal dari Pemerintah Kota Cimahi yang sebenarnya sejak tahun 2016 sudah dibayar langsung melalui kas daer

3 Desa Terkena Dampak Negatif TPA Sarimukti, Pemkab KBB Baru Bayar Kompensasi Satu Desa
Istimewa
Tumpukan sampah di TPA Sarimukti 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, NGAMPRAH - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) hingga saat ini belum membayar dana kompensasi negatif (KDN) TPA Sarimukti untuk warga Desa Mandalasari dan Desa Rajamandala Kulon, Kecamatan Cipatat.

Dana KDN untuk warga di dua desa tersebut berasal dari Pemerintah Kota Cimahi yang sebenarnya sejak tahun 2016 sudah dibayar langsung melalui kas daerah Pemkab Bandung Barat.

Dari tiga desa yang terkena dampak negatif sampah yakni, Desa Sarimukti, Desa Rajamandala Kulon, dan Desa Mandalasari, baru Desa Sarimukti yang menerima dana KDN tersebut.

"Kelengkapan administrasi untuk pencairan dana KDN sudah terpenuhi. Kami berharap segera dibayarkan, karena kelengkapan sudah komplit," ujar Kepala Desa Mandalasari, Tatang Supriadi di Kantornya, Rabu (15/1/2020).

Wagub Jabar Ajak Mahasiswa Tunanetra yang Demo untuk Tinggal di Panti Sosial Rehabilitasi

Tatang mengatakan, sebetulnya nominal KDN untuk Desa Mandalasari dan Desa Rajamandala Kulon lebih kecil dari Desa Sarimukti, sehingga jika desa yang lain sudah dibayar, seharusnya dua desa tersebut sudah menerima KDN.

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) KBB, KDN Pemkot Cimahi tahun 2011-2014 sebesar Rp 765 juta yang dibagi ke tiga desa yang terdampak.

Untuk Desa Sarimukti sebesar 60 persen yakni Rp 390 juta, Desa Rajamandala Kulon 20 persen sebesar Rp 124 juta, dan Desa Mandalasari 20 persen sebesar Rp 124 juta.

"Pemkab Bandung Barat telah menjanjikan, kompensasi itu akan cair pada tanggal 10 Januari 2020. Tapi hingga hari ini pencairan tetap belum terlaksana," ujar tokoh masyarakat Desa Rajamandala Kulon, Heru (45).

Ia mengatakan, Pemkab Bandung Barat berjanji pembayaran dana KDN untuk dua desa itu bakal cair pada 10 Januari 2020, namun hingga saat ini warga tak kunjung menerima dana tersebut.

Kerangka Manusia Ditemukan di Rumah Kosong di Margahayu, Polisi Duga Orang Gila

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) KBB, Apung Hadiat Purwoko, mengatakan bahwa pihaknya sudah mengajukan dana KDN tersebut untuk tiga desa ke bagian keuangan, namun anggarannya tidak cukup.

"Jadi baru dibayar satu desa (Sarimukti). Nah yang dua desa itu, mau dibayar Januari ini, usulannya sudah masuk, tinggal pencairan dari bagian keuangan," kata Apung.

Ia mengatakan, untuk pencairan dana KDN ke kas daerah untuk dua desa itu, pihaknya harus menunggu penetapan Dana Pengguna Anggaran (DPA), meskipun surat pengajuan dari sudah masuk.

"Berkas kelengkapannya sudah masuk, tinggal kesiapan bagian keuangan untuk melakukan pencairan. Tapi harus menunggu penetapan DPA pada tahun 2020," katanya.

Begini Penjelasan Kepala Balai Wyata Guna Terkait Protes Puluhan Mahasiswa Tunanetra Merasa Terusir

Penulis: Hilman Kamaludin
Editor: Theofilus Richard
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved