Pemda KBB Minta Pemprov Jabar Lebih Teliti Mengeluarkan Izin Rekomendasi Pembangunan di KBU

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, PADALARANG - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) lebih teliti mengeluarkan rekomendasi pembangunan di Kawasan Bandung Utara (KBU).

Pasalnya, saat ini kondisi KBU sudah sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pembangunan, bahkan banyak bangunan di antaranya yang tidak berizin.

Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna mengatakan, untuk saat ini pihaknya terus menelusuri keberadaan bangunan-bangunan yang berdiri tanpa memiliki izin mendirikan bangunan di kawasan yang dijadikan konservasi air tersebut.

"Dewan (DPRD KBB) sudah turun, Pemda juga sudah turun. Kita terus cek ke lapangan karena menjaga KBU itu bukan tanggungjawab provinsi saja," ujarnya saat ditemui di Padalarang, Kamis (28/11/2019).

• Kisah Tukang Rongsokan Ajak Anak Bungsunya Keliling Pakai Gerobak Cari Barang Bekas

Menurutnya, Pemda KBB juga tetap harus bertanggungjawab untuk melestarikan KBU karena kawasan tersebut merupakam pusat konservasi air, terlebih beberapa titiknya masuk ke daerah KBB.

Ia mengatakan, ada lima kecamatan di KBB yang masuk KBU seperti Kecamatan Lembang, Parongpong, Cisarua, Ngamprah, sampai sebagian Kecamatan Cikalongwetan.

"Khusus untuk lima kecamatan tersebut kami melakukan filterisasi pengajuan permohonan pembangunannya," katanya.

Aa Umbara menegaskan, Pemda KBB tidak mungkin mengeluarkan izin pembangunan untuk KBU tanpa mendapat rekomendasi dari provinsi.

• Live Streaming TV Bersama Timnas U-23 Indonesia vs Singapura di RCTI, Malam Ini, Tonton di Sini

Untuk itu, Aa Umbara juga meminta kerjasama antara Pemda dan Pemprov bisa lebih baik dalam berbuat untuk KBU dengan cara lebih teliti dalam merekomendasikan maupun mengeluarkan izin pembangunan di KBU.

"Untuk menjaga KBU ini seharusnya bisa sama-sama dengan cara dari provinsi pun harus lebih teliti mengeluarkan rekomendasi," ucap Aa Umbara.