Cerita Ridwan Kamil Gadaikan Motor untuk Ikut Pilkada Hingga Tak Setuju Pilkada Dipilih DPRD
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, tidak setuju dengan opsi mengembalikan pemilihan kepala daerah (pilkada) dipilih oleh DPRD setiap wilayah.
Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam | Editor: Theofilus Richard
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhammad Syarif Abdussalam
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, tidak setuju dengan opsi mengembalikan pemilihan kepala daerah (pilkada) dipilih oleh DPRD setiap wilayah.
Ia ingin pilkada tetap pemilihan langsung oleh warga, seperti yang telah dipraktikan dalam 20 tahun.
Gubernur yang akrab disapa Emil ini mengatakan dirinya adalah produk pilkada langsung, baik sebagai Wali Kota Bandung maupun sebagai Gubernur Jabar.
Walaupun ada beberapa kekurangan dalam pilkada langsung, Ridwan Kamil menilai pemilihan ini lebih baik daripada pemilihan tidak langsung.
"Faktanya pilkada mahal, tapi kalau mau dikembalikan ke DPRD, saya kira secara pribadi kurang tepat. Mendingan kita wacanakan bagaimana bikin pilkada murahnya, begitu," kata Ridwan Kamil di Gedung Pakuan, Rabu (20/11/2019).
• Ridwan Kamil Beri Penghargaan untuk Tujuh Pabrik AQUA di Jabar karena Program Lingkungan
Ridwan Kamil menyontohkan, di India yang jumlah penduduknya jauh lebih banyak, melaksanakan pemilihan secara digital sehingga bisa lebih murah.
Sedangkan di Indonesia, masih harus memakai prosedur manual, termasuk menggunakan saksi.
Setiap pasangan, katanya, setidaknya harus menempatkan seorang saksi di tiap TPS.
Di Jabar, ujarnya, ada sekitar 70 ribu TPS. Sedangkan, setiap saksi harus diberi anggaran sekitar Rp 100 ribu per orang.
"Kalau boleh jujur ya, biaya termahal itu biaya saksi. Banyak yang harus menyediakan dan harus membayar. Jadi wacana itu sebaiknya disimpulkan dulu, secara teknis dan sebagainya yang berada di lapangan. Saya tahu biaya termahal ada di situ," ujarnya.
Ridwan Kamil menyontohkan pada Pilkada Jabar 2018, dirinya harus menggadaikan motor Harley Davidson kesayangan miliknya dan sejumlah barang lainnya untuk menutupi biaya pilkada yang sangat mahal.
"Saya gadaikan motor yang akhirnya tidak kembali lagi, juga jual banyak lah. Bisa setengahnya, untuk para saksi itu. Makanya tidak semua calon punya saksi akhirnya," katanya.
• Ridwan Kamil Bakal Bertemu Anies Baswedan, Apa Akan Bicara Soal Politik? Begini Kata Emil
Sebelumnya, usul mengevaluasi pilkada langsung disampaikan oleh Mendagri Tito Karnavian dalam rapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (6/11/2019).
Menurut Tito, sistem pilkada langsung yang berjalan selama 20 tahun belakangan ini perlu dievaluasi.
