Ridwan Kamil Tak Setuju Pembentukan Provinsi Bogor Raya, Lebih Setuju Pemekaran Kabupaten/Kota

Menanggapi wacana pemekaran daerah otonomi baru Provinsi Bogor Raya , Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil

Ridwan Kamil Tak Setuju Pembentukan Provinsi Bogor Raya, Lebih Setuju Pemekaran Kabupaten/Kota
Tribunjabar/Syarif Abdussalam
Ridwan Kamil di Gedung Pakuan, Senin (12/8/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Menanggapi wacana pemekaran daerah otonomi baru Provinsi Bogor Raya , Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan pembentukan provinsi baru tidak semendesak pemekaran kabupaten di Jawa Barat. Pemekaran wilayah, katanya, haruslah didasarkan terhadap peningkatan pelayanan publik.

Sebelumnya, Wali Kota Bogor Arya Bima mengatakan tengah mengkaji wacana pembentukan wilayah baru Parovinsi Bogor Raya yang meliputi Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Sukabumi.

"Namanya aspirasi politik ya sah saja. Tidak semua solusi pembangunan itu harus membentuk unit dalam bentuk provinsi. Justru yang paling urgen sekarang itu pemekaran kabupaten-kabupaten menjadi kota tingkat II karena aksi utama dari pelayanan publik itu bukan di provinsi dalam pandangan saya," kata Gubernur yang akrab disapa Emil, Senin (12/8/2019).

Emil pun mengingatkan kembali bahwa salah satu visi dan misi pemerintahannya adalah pemekaran wilayah kabupaten di Jawa Barat. Hal tersebut untuk memperbanyak jumlah kabupaten dan kota serta memperpendek rantai pelayanan publik ke pusatnya.

Nunung dan Suaminya Harus Melewati Iduladha 2019 di Balik Jeruji Besi, Begini Kabar Mereka Sekarang

"Aksi utamanya itu di kabupaten kota. Kalau kabupaten terlalu luas seperti Cianjur, Bogor, Indramayu, Garut, dan Tasikmalaya, maka jangan heran ada cerita ngurus KTP enam jam ke kantor pelayanan, pulang lagi enam jam," katanya.

Emil mengatakan pihaknya cenderung mengangkat wacana pemekaran daerah tingkat II atau kabupaten dan kota yang sekarang pun sedang dalam moratorium oleh pemerintahan pusat.

"Poin saya, wacana politik ini harus realistis dan logis. Namanya cita-cita mah boleh saja. Kan itu kompromi politik. Saya ambil contoh, waktu Kota Tasikmalaya berpisah dengan Kabupaten Tasikmalaya, apa yang terjadi sampai hari ini kantor-kantor Kabupaten Tasikmalaya masih ada di Kota Tasikmalaya," katanya.

Bacakan Pesan Soal Kembali ke UUD 1945, Suara Rachmawati Soekarnoputri Bergetar Sambil Tahan Tangis

Hal tersebut, katanya, menunjukkan bahwa teknis pemekaran wilayah di tingkat bawah ini tidak sesederhana yang dipikirkan.

"Saya orangnya logis, saya menyatakan urgensi dari pemekaran itu untuk kepentingan menguatkan pelayanan publik. Pelayanan publik itu ujungnya bukan di provinsi, tapi di kabupaten kota. Saya cenderung mengutamakan pemekaran wilayah kabupaten," katanya.

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved