Dirugikan Akibat Listrik Padam, Warga Berhak Dapat Ganti Rugi, PLN Tak Bisa Menolak, Ini Hitungannya

TRIBUNJBABAR.ID, BANDUNG - Masyarakat yang dirugikan oleh pemadaman listrik dalam waktu lama berhak mendapatkan ganti rugi atau kompensasi.

Kemarin, listrik PLN padam dalam waktu yang lama sejak siang hingga pukul 22.00 WIB.

Setelah menyala, pagi ini, Senin (5/8/2019), di sejumlah wilayah di Jabodetabek kembali padam.

Akibat listrik PLN padam atau listrik mati itu, masyarakat dan sejumlah pengusaha, termasuk di Bandung Jawa Barat mengalami kerugian.

Ternyata, masyarakat yang mengalami kerugian akibat listrik PLN padam atau listrik mati, bakal mendapatkan komensasi.

Ketua Pengurus Hasial Yayasan Lembaha Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi dalam wawancara KompasTv, mengatakan, masyarakat mengalami kerugian akibat pemadaman massal atau listrik PLN padam.

Dia pun meminta kepada PT PLN untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada konsumen.

Tidak hanya merugikan masyarakat sebagai penduduk pengguna listrik, kerugian banyak dialami oleh para pelaku usaha.

Sripeni Inten Cahyani, PLT Direktur Utama PT PLN, berjanji akan memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada konsumen.

• Stok Lilin Habis di Warung, Mati Listrik Berkah Bagi Penjual Lilin dan Lampu Emergency di Cianjur

"Kami BUMN dan PT PLN berkomitmen untuk memberikan kompensasi kepada konsumen," ujarnya di acara program berita KompasTV, Senin (5/8/2019).

Sripeni Inten Cahyani mengatakan, untuk ganti rugi atau kompensasi yang akan diterima oleh masyarakat diatur oleh Undang-undang dan disebutkan juga dakam Peraturan Pemerintah.

Menurutnya, kompensasi atau ganti rugi itu ada hitung-hitungannya menyesuaikan tingkat kerugian yang dialami oleh masyarakat akibat listrik PLN padam atau listrik mati.

Aturan hukum soal ganti rugi itu diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

Di situ diatur hak konsumen jika terjadi pemadaman atau listrik PLN padam dalam waktu yang lama.

Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (UU 30/2009) mengatur salah satu hak konsumen tenaga listrik.