Akan Ada Kucuran Rp 5,7 Triliun untuk Dana Desa selama 2020, Dinas Desa Jabar Ajukan Ini

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat akan mengajukan anggaran untuk pencegahan peredaran narkoba di setiap desa.

Akan Ada Kucuran Rp 5,7 Triliun untuk Dana Desa selama 2020, Dinas Desa Jabar Ajukan Ini
Tribun Jabar/Muhammad Nandri Prilatama
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, Dedi Sopandi, saat meninjau booth DPMD setiap kabupaten/kota, di Desa Kayuambon, Lembang, Selasa (30/4/2019) 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat akan mengajukan anggaran untuk pencegahan peredaran narkoba di setiap desa.

Penganggaran bisa dilakukan dari dana desa 2020 dengan pos anggaran peningkatan sumber daya manusia.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, Dedi Sopandi, mengatakan penganggaran untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba tersebut dinilai penting untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba di perdesaan.

Dedi menuturkan pemerintah pusat melalui Kementerian Desa diperkirakan mengucurkan Rp 5,7 triliun untuk dana desa selama 2020.

Kuwu Desa Tambak Kabupaten Indramayu Dijebloskan ke Bui, Korupsi Dana Desa

Ia berharap dalam perencanaanya di setiap desa mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pencegahan narkoba.

"Nanti terakomodasi di musrenbang, ada RKPD desa, dalam rangka itu kita harap ada penanganan bahaya narkoba. Penyusunan sudah berjalan, kita sudah mengeluarkan surat edaran," kata Dedi di Bandung, Selasa (23/7/2019).

Dedi menjelaskan nantinya di setiap posyandu atau puskesmas akan ditambah pelayanan untuk konsultasi mengenai bahaya narkoba. Teknisnya akan dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan PKK.

"Posyandu sudah koordinasi kita tambah meja layanan, konsultasi bahaya narkoba, layanan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga juga ada nanti," ujarnya.

Diduga Korupsi Dana Desa Hampir Rp 1 M, Kades di Tasikmalaya Ditahan Jaksa Penyidik

Dedi mengatakan belum bisa memastikan besaran anggaran penanganan narkoba di masing-masing desa.

Tapi, ia berharap alokasi anggaran tersebut bisa terealisasi untuk mencegah maraknya penggunaan narkoba, sama saat penanganan stunting dan gizi buruk.

Menurutnya penyalahgunaan narkoba tidak hanya identik dengan masyarakat perkotaan.

Bukan tidak mungkin barang haram tersebut menyasar pedesaan.

"Kita ingin pastikan desa aman dari narkoba. Karena sangat mungkin narkoba masuk ke desa. Nanti aplikasi 'sapa warga' juga ada layanan konten pelaporan kalau ada penyalahgunaan narkoba," tutur dia. (Sam)

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Dedy Herdiana
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved