MK Tolak Semua Dalil Buat Prabowo Kecewa, Bagaimana Nasib Koalisi Pascaputusan MK?

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Capres nomor 02 Prabowo, menyatakan kekecewaannya pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak semua dalil tim hukumnya pada sidang sengketa Pilpres 2019, Kamis (27/6/2019).

Kekecewaan itu disampaikannya saat berpidato di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis malam.

Saat berpidato, Prabowo didampingi calon wakil presiden Sandiaga Uno, Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Djoko Santoso, dan sejumlah petinggi partai politik koalisi pendukung.

Hadir dalam jumpa pers tersebut Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman, Sekjen PKS Mustafa Kamal, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan dan Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso.

• Prabowo Restui Koalisi Adil Makmur Bubar, PAN Langsung Rapat, Demokrat Tunggu Tawaran Jokowi

Prabowo mengatakan, putusan MK tersebut sangat mengecewakan pihaknya, parpol koalisi, dan para pendukung.

Meski demikian, ia menegaskan akan tetap patuh dan mengikuti jalur konstitusi.

"Maka dengan ini, kami menghormati hasil keputusan Mahkamah Konstitusi. Kami menyerahkan sepenuhnya kebenaran dan keadilan yang hakiki kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa," ujar Prabowo.

Pasca-putusan MK, Prabowo-Sandiaga berkonsultasi dengan tim hukum yang diketuai oleh Bambang Widjojanto untuk meminta saran, apakah masih ada langkah hukum dan langlah konstitusional yang dapat ditempuh.

Selain itu, kata Prabowo, ia akan segera bermusyawarah dengan seluruh pimpinan Koalisi Indonesia Adil dan Makmur terkait langkah-langkah politik ke depan.

"Saya dan Saudara Sandiaga Uno ingin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan, dukungan, kerja keras, dan loyalitas dalam perjuangan mendukung kami sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden 2019-2024," kata Prabowo.

• MK Tolak Gugatan Prabowo-Sandi, Pengamat Politik Sebut 2 Hal Penting, Masih Soal Kecurangan

Pesan untuk pendukung

Pada kesempatan itu, Prabowo juga meminta para pendukungnya untuk memikirkan kepentingan yang lebih besar dalam memperjuangkan cita-cita yang selama ini dikampanyekan oleh pasangan Prabowo-Sandiaga.

Prabowo meminta para pendukung tetap berjuang sesuai dengan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.

"Saya minta kepada seluruh pendukung mari kita tidak berkecil hati, tetap tegar, tenang dalam berjuang seusai kerangka damai dan konstitusi kita, yaitu UUD 1945," ujar Prabowo.

"Kita harus memikirkan kepentingan yang lebih besar, keutuhan bangsa dan negara. Kita harus memandang bahwa seluruh anak bangsa adalah saudara-saudara kita sendiri," kata dia.

Prabowo menekankan kepada para pendukungnya bahwa cita-cita yang diperjuangkan memiliki nilai yang mulia dan luhur.

Ketua Umum Partai Gerindra itu kembali menyebutkan beberapa poin visi misi pasangan Prabowo-Sandiaga yang pernah dikampanyekan, antara lain mewujudkan Indonesia adil dan makmur, merdeka secara politik, ekonomi, serta budaya.

Ia juga menyinggung soal kekayaan nasional yang harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, harga-harga yang terjangkau dan swasembada pangan.

"Itu cita-cita kami. Itu perjuangan kami. Kami yakin bahwa kami tidak akan berhenti untuk memperjuangkan cita-cita tersebut. Kita bisa berjuang di legislatif, kita bisa berjuang di forum-forum lain. Kita bisa konsolidasi," kata Prabowo.

"Kita punya kekuatan massa yang riil. Marilah kita menatap masa depan dengan tetap semangat dan tetap optimis," ujar dia. 

• Kartu Prakerja, Janji Jokowi Bila Terpilih Lagi Jadi Presiden, Benarkah Beri Gaji pada Pengangguran?

Nasib Koalisi

Prabowo Subianto menyerahkan sepenuhnya nasib Koalisi Indonesia Adil dan Makmur kepada masing-masing partai.

Ketua Umum Partai Gerindra itu mempersilakan mitra koalisinya untuk mengambil keputusan apakah akan tetap berada di barisan oposisi Joko Widodo-Ma'ruf atau sebaliknya.

"Yang jelas Prabowo menyerahkan sepenuhnya ke koalisi. Kalau mau lanjut ayo, kalau enggak juga enggak apa-apa. Itu kan hak masing-masing," kata Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Andre Rosiade kepada Kompas.com, Jumat (28/6/2019).

Koalisi Indonesia Adil dan Makmur yang mengusung Prabowo-Sandiaga pada Pilpres 2019 terdiri dari lima partai politik.

Selain Gerindra, ada Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrat dan Partai Berkarya.

Menurut Andre, Prabowo sudah mengundang para pimpinan parpol tersebut ke kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat siang ini.

Pertemuan tersebut akan membahas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan Prabowo-Sandi hingga membahas nasib koalisi ini ke depannya. Menurut Andre, akan ada jumpa pers usai pertemuan.

• Ditanya Kapan Ketemu Jokowi, Prabowo: Kamu Sajalah yang Atur

"Tunggu saja pengumuman resminya. Nanti akan diutuskan bersama sama siang ini. Tunggu saja hasil rapatnya. Jam 2-an di Kertanegara," kata dia.

Dihubungi terpisah, Presiden PKS Sohibul Iman membenarkan bahwa ia sudah diundang Prabowo datang ke Kertanegara untuk membahas nasib koalisi.

"Di situ akan dibicarakan bagaimana sikap masing-masing partai kedepan," kata Sohibul. Namun, Sohibul belum mau buka-bukaan soal sikap PKS, apakah akan berada di oposisi atau bergabung ke pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. "Kan pembicaraannya baru nanti," kata dia.

Adapun, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebelumnya menyatakan bahwa koalisi Adil dan Makmur telah berakhir pasca ditolaknya permohonan gugatan Prabowo-Sandi oleh MK.

Menurut Zulkifli, berakhirnya Koalisi Adil Makmur ini sudah direstui oleh Prabowo sendiri.

"Saya tadi lama di tempat Pak Prabowo dari setengah dua sampai setengah lima. Pak Prabowo tadi menyampaikan ke saya dengan berakhir putusan MK, maka Koalisi (Adil dan Makmur) sudah berakhir," kata Zulkifli Hasan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (27/6/2019) malam.

Zulkifli menambahkan, Ketua Umum Partai Gerindra itu juga mempersilakan kepada partai-partai di koalisi Adil dan Makmur untuk mengambil inisiatif sendiri terkait dengan langkah ke depan.

(Kompas.com/Kristian Erdianto/Ihsanuddin)

• Dugaan Ketidaknetralan Polres Garut yang Arahkan Dukungan ke Jokowi, Begini Putusan Hakim MK