Jika Tim Prabowo-Sandi Lanjutkan Hukum, Tim Pendukung akan Kelelahan, Wibawa Politik 02 Merosot

Mereka menentukan sikap untuk menghormati hasil putusan MK yang menolak seluruh gugatannya terkait sengketa Pilpres 2019.

• MK Tolak Gugatan Prabowo-Sandi, Pengamat Politik Sebut 2 Hal Penting, Masih Soal Kecurangan

"Kami menghormati hasil keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Kami menyerahkan sepenuhnya kebenaran dan keadilan yang hakiki pada Allah SWT Tuhan YME," kata Prabowo seperti yang ditayangkan TV One.

Ia mengaku, pihaknya akan langsung berkonsultasi dengan tim hukumnya untuk meminta pendapat terkait langkah hukum atau konstitusi lain yang bisa diambil pihaknya.

"Setelah ini kami akan segera berkonsultasi dengan tim hukum untuk meminta pendapat terkait langkah hukum atau langkah konstitusional lainnya yang mungkin dapat kita tempuh," ujar Prabowo.

Tak hanya itu, Prabowo pun memberikan bocoran terkait nasib partai koalisi pendukungnya di Pilpres 2019.

Seperti yang diketahui, ada limpa partai yang bergabung dalam Koalisi Adil Makmur.

Mulai dari Gerindra, Demokrat, PKS, PAN, dan Berkarya.

Ketua umum Partai Gerindra itu menyebut, akan mengundang pimpinan koalisinya untuk bermusyawarah.

Hal itu berkaitan nasib dan langkah yang akan ditempuh mereka ke depan, setelah putusan MK ini dibacakan.

"Kami juga akan segera mengundang pimpinan koalisi adil makmur untuk bermusyawarah terkait langkah-langkah kita ke depan," ujarnya.

Kini, Jumat (28/6/2019), Prabowo menggelar pertemuan dengan partai koalisi pengusungnya di Pilpres 2019.

Pertemuan itu digelar di rumahnya, Jalan Kertanegara, Jakarta.

Menurut Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan, pertemuan itu dilaksanakan pada pukul 14.00.

"Kami kemarin sepakat dilanjutkan sore ini jam 14.00, pertemuan koalisi parpol yang mengusung paslon 02. Apa yang akan kami bicarakan nanti tentulah ada saat untuk berbincang lagi bersalaman karena itulah etikanya," katanya seperti yang diberitakan Kompas.com.

Sebenarnya, pertemuan kali ini merupakan lanjutan dari hari sebelumnya, setelah MK membaca putusannya.