Pemilu 2019

Bawaslu Tolak Tindaklanjuti Laporan BPN Soal Kesalahan Input Data Situng KPU

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno kembali melaporkan kesalahan input data pada Situng KPU kepada Bawaslu.

Bawaslu Tolak Tindaklanjuti Laporan BPN Soal Kesalahan Input Data Situng KPU
KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN
illustrasi 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno kembali melaporkan kesalahan input data pada Situng KPU kepada Bawaslu.

Tetapi Bawaslu menolak untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

Alasannya, laporan itu tidak memenuhi persyaratan materil dan dinilai sama dengan putusan Bawaslu terhadap laporan BPN sebelumnya, yaitu tanggal 14 Mei 2019.

Laporan tersebut teregistrasi dengan Nomor 009/LP/PP/ADM/RI/00.00/V/2019 dengan pelapor Sekretaris Jenderal Relawan IT BPN Prabowo - Sandiaga Uno, Dian Islami Fatwa yang melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Menyatakan laporan dugaan pelanggaran administratif Pemilu tidak dapat diterima," kata Ketua Majelis Abhan, dalam sidang putusan pendahuluan, di Kantor Bawaslu RI, Senin (27/5/2019).

Prabowo-Sandiaga Bawa Masalah Situng dan DPT sebagai Bukti dalam Gugatan ke Mahkamah Konstitusi

Mengapa Hasil Penghitungan Manual dan Situng KPU Beda? Ini Daerah-daerah yang Berbeda dan Alasannya

Anggota Majelis, Ratna Dewi Pettalolo mengatakan, dalam laporan pelapor (BPN) Prabowo-Sandiaga sudah memenuhi syarat formil.

Namun, tidak memenuhi syarat materil, yaitu tidak terdapat saksi yang diajukan dalam laporan.

"Syarat materil meliputi waktu, tempat peristiwa, alat bukti, uraian peristiwa. Tidak terdapat saksi yang diajukan oleh pelapor (BPN) dalam laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu yang disampaikan kepada bawaslu," ujarnya

Adapun, Ratna menjelaskan objek laporan itu sama dengan laporan yang telah diputuskan oleh Bawaslu pada tanggal 14 Mei 2019 bahwa Bawaslu memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosedur input data Situng KPU.

"Bahwa salah satu amar putusan Bawaslu nomor 007 dan seterusnya berbunyi, memerintahkan KPU untuk memperbaiki tata cara dan prosesur dalam input data situng," ujarnya.

Selanjutnya, Bawaslu menilai, laporan BPN itu tidak memenuhi persyaratan ke empat, yaitu tenggat waktu yang diberikan tujuh hari untuk menyampaikannya laporan.

"Bahwa laporan pelanggaran administratif pemilu disampaikan pada hari ke-9 sejak peristiwa dugaan pelanggaran diketahui. Bahwa laporan telah melebihi tenggat waktu," pungkasnya. (Kompas.com/Haryanti Puspa Sari)

Terungkap, Ini Identitas Perempuan Misterius di Depan Bawaslu dan Benda Seperti Bom Pipa di Tas

Sejumlah Anggota TNI Bagikan Takjil dan Makanan Buka Puasa bagi Para Demonstran di Gedung Bawaslu

Bawaslu Cianjur Terima Laporan Dugaan Caleg Menggunakan Ijazah Palsu

Editor: Theofilus Richard
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved