Pilpres 2019

Hadapi Gugatan BPN Prabowo-Sandi dan Parpol di MK, KPU Siapkan Ini untuk Bantah Penggugat

KPU tidak menyiapkan hal khusus untuk menghadapi gugatan sengketa Pilpres 2019 dari tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga Uno di Mahk

Hadapi Gugatan BPN Prabowo-Sandi dan Parpol di MK, KPU Siapkan Ini untuk Bantah Penggugat
ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK A via Kompas.com
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto (kiri) menyerahkan berkas pendaftaran gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 ke Panitera MK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (24/5/2019). Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno akhirnya memutuskan mendaftarkan sengketa hasil Pilpres 2019 ke MK. 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - KPU tidak menyiapkan hal khusus untuk menghadapi gugatan sengketa Pilpres 2019 dari tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga Uno di Mahkamah Konstitusi (MK).

KPU menganggap bahwa gugatan tersebut adalah hal yang biasa dalam sebuah konstestasi pemilu.

"Enggak ada persiapan khusus. Mau siapa pun pengacaranya, siapa pun penggugatnya, biasa saja," kata Ketua Tim Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ali Nurdin, saat ditemui di Hotel Meridien, Jakarta Pusat, Sabtu (25/5/2019).

Koordinator Relawan IT BPN Mustofa Nahrawardaya Diciduk Polisi, Ini Postingan Terakhir Akun Miliknya

Bagi tim kuasa hukum KPU, gugatan sengketa pemilu erat kaitannya dengan tahapan pemilu.

Sementara tahapan itu sendiri berkaitan dengan pendaftaran dan penetapan calon, penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), sosialisasi dan kampanye, serta terakhir adalah pemungutan suara dan pengumuman hasil rekapitulasi suara.

Proses tersebut, menurut Ali, cukup sederhana. Apalagi, pihaknya telah terbiasa menangani perkara sengketa pemilu.

Tahun 2013 dan 2014, Ali dan timnya yang tergabung dalam AnP Law Firm juga menjadi kuasa hukum KPU untuk sengketa partai politik peserta pemilu.

Saat Pemilu 2014, ada 903 perkara yang ditangani. Sebanyak 880 perkara berhasil dimenangkan.

Tahun 2019 Ali dan timnya juga didapuk KPU sebagai kuasa hukum untuk menghadapi sengketa partai politik di MK dan PTUN.

"Selain itu dalam Pilkada serentak kami juga tim konsultan hukum KPU daerah-daerah yang digugat ke MK. Dan kami juga menjadi kuasa hukum KPU provinsi, KPU kabupaten, dan KPU kota," ujarnya.

Halaman
123
Editor: Theofilus Richard
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved