TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - KPU tidak menyiapkan hal khusus untuk menghadapi gugatan sengketa Pilpres 2019 dari tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga Uno di Mahkamah Konstitusi (MK).

KPU menganggap bahwa gugatan tersebut adalah hal yang biasa dalam sebuah konstestasi pemilu.

"Enggak ada persiapan khusus. Mau siapa pun pengacaranya, siapa pun penggugatnya, biasa saja," kata Ketua Tim Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ali Nurdin, saat ditemui di Hotel Meridien, Jakarta Pusat, Sabtu (25/5/2019).

• Koordinator Relawan IT BPN Mustofa Nahrawardaya Diciduk Polisi, Ini Postingan Terakhir Akun Miliknya

Bagi tim kuasa hukum KPU, gugatan sengketa pemilu erat kaitannya dengan tahapan pemilu.

Sementara tahapan itu sendiri berkaitan dengan pendaftaran dan penetapan calon, penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), sosialisasi dan kampanye, serta terakhir adalah pemungutan suara dan pengumuman hasil rekapitulasi suara.

Proses tersebut, menurut Ali, cukup sederhana. Apalagi, pihaknya telah terbiasa menangani perkara sengketa pemilu.

Tahun 2013 dan 2014, Ali dan timnya yang tergabung dalam AnP Law Firm juga menjadi kuasa hukum KPU untuk sengketa partai politik peserta pemilu.

Saat Pemilu 2014, ada 903 perkara yang ditangani. Sebanyak 880 perkara berhasil dimenangkan.

Tahun 2019 Ali dan timnya juga didapuk KPU sebagai kuasa hukum untuk menghadapi sengketa partai politik di MK dan PTUN.

"Selain itu dalam Pilkada serentak kami juga tim konsultan hukum KPU daerah-daerah yang digugat ke MK. Dan kami juga menjadi kuasa hukum KPU provinsi, KPU kabupaten, dan KPU kota," ujarnya.