Coffee Break

People Power

Istilah people power mencuat sejak peristiwa di Filipina pada 1986 ketika jutaan rakyat negeri itu melakukan demonstrasi massal tanpa kekerasan.

People Power
ist
Hermawan Aksan, Wartawan Tribun Jabar

"KATANYA tanggal 22 Mei nanti ada kerusuhan, ya?" tanya anak saya kemarin. "Banyak teman aku yang bilang bahwa ibunya mulai mengumpulkan bahan-bahan makanan untuk mengantisipasi kerusuhan itu. Katanya, kalau rusuh, akan terjadi kelangkaan bahan-bahan makanan."

Saya agak terkejut mendengar kata-kata anak saya. Tidak terlalu terkejut, sih, karena memang ada pihak-pihak yang meneriakkan adanya people power tepat pada hari pengumuman pilpres oleh KPU pada 22 Mei mendatang. Agak terkejut karena rupanya sudah ada orang yang termakan isu kerusuhan dan membayangkan, mungkin, akan terjadi kerusuhan macam tahun 1998.

"Lebay, ah," kata saya. "Insya Allah negeri kita akan aman karena polisi dan tentara sudah siap menjadi penjaga keamanan. Lagi pula, sebagian besar rakyat Indonesia pasti lebih menginginkan kedamaian."

Sepekan-dua pekan ini istilah people power memang menjadi topik hangat. Salah satu pencetusnya adalah Amien Rais, yang mengajak pendukungnya untuk melakukan people power dengan dalih terjadi kecurangan pada pemilu kali ini, khususnya pada pemilihan presiden.

Istilah people power, sampai sejauh ini, tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia. Jika diterjemahkan begitu saja, kita akan mendapatkan istilah kekuatan rakyat. Namun istilah ini secara rasa bahasa berbeda dengan people power. Tapi, entahlah, mungkin karena tidak terbiasa saja. Masyarakat kita memang lebih suka keukeuh memakai istilah aslinya meskipun bisa diterjemahkan.

Istilah people power mencuat sejak peristiwa di Filipina pada 1986 ketika jutaan rakyat negeri itu melakukan demonstrasi massal tanpa kekerasan. Aksi damai yang berlangsung selama empat hari yang dilakukan di Metro Manila itu bertujuan untuk mengakhiri rezim otoriter Presiden Ferdinand Marcos dan pengangkatan Corazon Aquino sebagai presiden.

Peristiwa itu juga dikenal dengan nama Revolusi EDSA, singkatan dari Epifanio de los Santos Avenue, sebuah jalan di Metro Manila, tempat aksi demonstrasi berlangsung.

Aksi itu dipicu oleh pembunuhan senator Benigno Aquino Jr di Manila International Airport setelah kembali dari pengasingan selama tiga tahun di Amerika Serikat, pada 1983. Peristiwa itu membuat marah rakyat Filipina yang sebelumnya telah kehilangan kepercayaan terhadap rezim Marcos. Istri Benigno, Corazon Aquino, menjadi figur populer menentang rezim Marcos. Pada 23 November 1985, Marcos secara mendadak mengumumkan percepatan pemilu presiden. Pemilu kemudian diadakan pada 7 Februari 1986.

Konferensi Uskup Katolik Filipina menyatakan telah terjadi kecurangan dalam pemilu itu. Akhirnya, peristiwa people power pun pecah ketika pada 22 Februari 1986 Menteri Pertahanan Juan Ponce Enrile dan Wakil Ketua Angkatan Bersenjata Fidel Ramos mengumumkan penarikan dukungan dan menuduh Marcos melakukan kecurangan dalam pemilu.

Di Indonesia, people power pernah terjadi pada 1998 saat rakyat, yang dipelopori mahasiswa, menduduki gedung DPR RI dan berhasil membuat Soeharto, yang telah berkuasa 32 tahun, mundur dari tampuk kekuasaan. Tuntutan itu dipicu oleh pemerintahan Soeharto yang dianggap mempraktikkan pemerintahan otoriter, korup, dan pelanggaran HAM.

Yang menarik, people power justru tidak dikenal di negara demokratis, misalnya Amerika Serikat. Di sana, konstitusi berperan menjadi kontrol atas tingkah laku presiden agar tidak menuju perilaku otoritarian yang dapat memicu people power. Kontrol itu dibuktikan dengan pernah digunakannya mekanisme impeachment (pemakzulan) dalam sejarah ketatanegaraan Amerika Serikat saat ada tuduhan melakukan pengkhianatan terhadap negara, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, dan perbuatan tercela oleh presiden. Andrew Johnson (1868), Richard Nixon (1974), dan Bill Clinton (1998) pernah menghadapi proses pemakzulan. Nixon memilih mengundurkan diri saat proses pemakzulan berjalan, sedangkan Johnson dan Clinton selamat dari pemakzulan dan keduanya tetap menjabat sampai akhir periode.

Jadi, akankah terjadi people power di negeri ini? Amien Rais belakangan, entah mengapa, mengubah istilah people power dengan "kedaulatan rakyat". Banyak pihak yang menilai bahwa people power sudah terjadi pada 17 April lalu, pada saat pencoblosan.

Seorang ahli tata negara, Bayu Dwi Anggono, juga berpendapat, "People power tidak terjadi karena desakan orang yang kalah dalam pemilu, melainkan karena ketidakpuasan mayoritas masyarakat atas penguasa yang otoriter yang berkuasa cukup lama tanpa batasan masa jabatan, korup, dan sewenang-wenang tanpa batasan konstitusi."

Semoga tetap damai negeri ini. (*)

Penulis: Hermawan Aksan
Editor: Hermawan Aksan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved