Sepanjang 2018, Pejabat di 5 Kementerian Kabinet Jokowi Kena OTT KPK, Terbaru Kementerian PUPR

Adapun KPK menangkap total 20 orang dalam OTT ini.

Selain pejabat Kementerian PUPR, pejabat pembuat komitmen (PPK) hingga pihak swasta ikut diamankan.

"Proyek penyediaan air minum ini kan sebenarnya untuk kepentingan publik dan saya kira ini juga menjadi perhatian dan prioritas kita semua. Karena diharapkan dengan adanya proyek penyediaan air minum ini, pelayanan terhadap masyarakat untuk kebutuhan yang sangat dasar itu bisa terpenuhi," kata Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (28/12/2018).

Adapun KPK, kata Febri Diansyah, menyesalkan ketika pihaknya menemukan bukti-bukti awal bahwa ada dugaan suap terkait proyek penyediaan air minum ini.

"Kami menemukan bukti-bukti awal, tentu sedang diklarifikasi. Saat ini ada sejumlah dugaan suap terhadap beberapa pejabat di Kementerian PUPR terkait dengan proyek penyediaan air minum," kata Febri Diansyah.

Kaget

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono mengaku kaget dan sedih atas tertangkapnya sejumlah pejabat di kementerian yang dipimpinnya dalam OTT oleh KPK, Jumat (28/12/2108).

"Kami dikejutkan oleh peristiwa yang menyedihkan hati, dan mengagetkan kami. (Padahal), kami sudah diamanahi untuk melakukan pembangunan infrastruktur dengan sebaik-baiknya," ujar Basuki di Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (21/12/2018) malam.

Basuki Hadimuljono memberikan keterangan kepada media usai melakukan kunjungan kerja poyek penataan kawasan pariwisata di Kabupaten Magelang.

"Begitu mendapat informasi tersebut, saya tanya Pak Irjen (Inspektur Jenderal Kementerian PUPR Widiarto) begitu saya sampai di Bandara," kata Budi Hadimuljono.

Menurut Basuki Hadimuljono, pihaknya baru mendapatkan informasi awal bahwa ada sejumlah pegawai Kementerian PUPR yang terkena OTT di proyek infrastruktur Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

Siapa saja pegawai tersebut dan untuk proyek apa saja mereka bekerja, ia mengaku belum mengetahui secara pasti.

Untuk itu, Basuki Hadimuljono menugaskan Irjen Kementerian PUPR Widiarto menemui KPK guna mendapatkan informasi lebih lanjut tentang kejelasan jumlah pegawai (pejabat) yang terlibat dan untuk proyek infrastruktur SPAM apa saja.

"Kami percaya KPK telah bekerja profesional sesuai dengan standar operational procedure (SOP)-nya, dengan ketelitian tinggi, dan telah mengamati pajang. Kami menunggu penjelasan dari KPK. Kami terbuka, dan akan bekerja sama," tegas Basuki Hadimuljono.

Adapun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sejumlah 2.904 yang tersebar di seluruh Indonesia.