Breaking News:

OPINI

Robohnya Dimensi Sakral

PERHELATAN politik tahun 2018, yaitu Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak, menjadi daya tarik sekaligus daya uji

TRIBUN JABAR
Cecep Burdansyah foto baru berjas biru kemeja merah. 

Sejauh mana seniman dan jurnalis bisa bergabung dengan tim sukses para kandidat? Sejauh mana seniman dan jurnalis secara individual bisa mengungkapkan dukungannya secara terbuka ke publik serta media bisa menyatakan dukungan ke kandidat? Sebelum membahas pertanyaan kesatu dan kedua, saya ingin menjawab pertanyaan ketiga dulu.

Untuk mendukung sebuah kandidat yang dianggapnya bisa membawa perubahan ke arah demokrasi yang sehat dan substansial, seorang seniman dan wartawan, bahkan media sebagai institusi, sepertinya sudah tidak tabu lagi untuk mengemukakan argumentasi secara terbuka ke publik.

Budayawan Goenawan Mohamad pernah menyatakan dukungannya kepada pasangan Soesilo Bambang Yudhoyono-Boediono pada Pilpres 2009 dan Jokowi pada Pilpres 2014.

Begitu juga penyair Mochtar Pabottinggi yang juga peneliti LIPI pernah menyatakan sikapnya melalui tulisan dengan mendukung Jusuf Kalla pada Pilpres 2009. Kedua penyair ini mengungkapkan argumentasinya secara terbuka dan asyik untuk jadi bahan diskusi, apakah hal itu merupakan hal yang tabu atau sekadar wilayah abu-abu.

Lalu media sebagai institusi pilar keempat demokrasi yang netralitasnya dianggap sebagai kesucian, dalam Pilpres 2014 terjadi fenomena menarik. Majalah Tempo jauh sebelum Jokowi dan Prabowo mendaftar ke KPU sebagai kandidat presiden, dalam editorialnya sudah menyatakan secara institusi media tersebut tidak memilih Prabowo dengan alasan keterlibatan sang jendral dalam beberapa pelanggaran hak asasi manusia.

Lalu The Jakarta Post, dalam masa kampanye dan menjelang pencoblosan, editorialnya menyatakan dengan jelas dan tegas mendukung Jokowi. Ini tentu jadi bahan kajian yang menarik bagaimana sebuah institusi media sekarang berani terang-terangan menyatakan dukungan politik. Dengan demikian, pertanyaan ketiga sudah terjawab dan akhirnya tergantung pada kita, apakah argumentasi mereka bisa diterima atau tidak.

Berangkat dari teori demokrasi, pertanyaan pertama sebetulnya mudah dijawab, siapa pun berhak untuk ikut serta dalam politik praktis. Dengan demikian, seniman dan wartawan tidak akan ada hambatan untuk ikut dalam percaturan politik praktis, dan hal ini sudah dibuktikan dalam realitas politik Indonesia saat ini dengan hadirnya artis, seniman dan wartawan di parlemen.

Namun tentu saja, begitu masuk ke wilayah politik praktis, terutama wartawan, seperti halnya profesi pengacara, akan menanggalkan profesinya. Paling tidak akan non aktif sebagai wartawan selama menjadi politisi.

Hal ini penting karena interes politiknya akan mempengaruhi tulisan-tulisannya sesuai dengan bingkai kepentingannya. Biasanya diatur dalam kode etik profesi, peraturan perundangan atau peraturan perusahaan.

Eros Djarot sudah memberi contoh baik dalam soal ini. Walaupun karier politiknya selalu kandas, ia telah lama meninggalkan kiprahnya di dunia kesenian dan jurnalis, sehingga ia berada dalam wilayah yang jelas, tidak di wilayah abu-abu.

Halaman
123
Editor: Kisdiantoro
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved