Walhi Sebut Pengelolaan Sampah di Kota Bandung Masih Bermasalah, Ini Alasannya

Laporan Wartawan Tribun Jabar Teuku Muh Guci S

BANDUNG, TRIBUNJABAR.CO.ID – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat menilai pengelolaan sampah di Kota Bandung masih bermasalah. Sebab Pemerintah Kota Bandung belum memiliki upaya jangka pendek dan upaya jangka panjang yang terangkum dalam suatu rencana besar.

“Kota Bandung belum memiliki masterplan pengelolaan sampah untuk 20-30 tahun kedepan,” kata Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat Dadan Ramdan usai mengikuti diskusi pengelolaan sampah di Kota Bandung di Graha Kompas, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Kamis (11/8/2016).

Menurut Dadan, Kota Bandung harus segera memiliki masterplan pengelolaan sampah mengingat usia TPA Sari Mukti akan habis pada 2017. Dikatakannya, pemerintah Kota Bandung tak perlu lagi bergantung terhadap TPA jika memiliki masterplan soal pengelolaan sampah yang benar.

“Di masterplan itu arah kebijakan dari upaya yang dilakukan yang mengkombinasikan dan mengkolaborasikan peran komunitas dan peran dunia usaha atau produsen sampah termasuk teknologi pengelolaan sampah yang digunakan,” kata Dadan.

Dadan menyebut, Kota Bandung sebetulnya bisa menjadi percontohan bagi kota/kabupaten lainnya dalam pengelolaan sampah jika memiliki masterplan. Pemerintah Kota Bandung dinilai belum terlambat untuk segera memiliki masterplan.

“Saya kira banyak praktek yang memang justru dilakukan komunitas yang diakomodasi dalam master plan. Sudah banyak pihak civil society yang memberikan masukan terhadap kebijakan yang tertuangmaster plan pengelolaan sampah itu sendiri,” kata Dadan.
Dadan menilai, Kota Bandung belum pantas dan layak mendapatkan penghargaan adipura jika belum memiliki masterplan. Sebab penghargaan adipura itu hanya bersifat parsial menyusul penilaiannya hanya dilakukan di beberapa titik.

“Di kawasan tertentu seperti di dekat pusat pemerintah pasti bersih. Tapi kalau lebih luas lagi, belum pantas. Karena masih masih banyak yang kotor,” kata Dadan.

Dadan menyebut, masih banyak persoalan lain di Kota Bandung yang masih kurang terkait dengan indikator penilaian adipura. Antara lain keberadaan ruang terbuka hijau dan air bersih.

“Soal air masih berpersoalan karena tidak ada septictank komunal di permukiman padat penduduk. RTH apalagi, belum nambah. Mana RTH yang nambah, baselinenya data 11,9 persen. Itu data 2012 dan sampai sekarang masih segitu,” kata Dadan. (cis)