Coffee Break

Bepeka

KETIKA Ahok menyebut BPK ngaco, saya kaget bukan main. Selama ini saya menghormati Badan Pemeriksa Keuangan, tapi juga mengagumi sepak terjang Ahok.

Bepeka
dokumentasi
Hermawan Aksan, Wartawan Tribun

KETIKA Ahok menyebut BPK ngaco, saya kaget bukan main. Selama ini saya menghormati Badan Pemeriksa Keuangan, yang dulu kerap juga ditulis dengan Bepeka, tapi saya juga mengagumi sepak terjang Ahok sebagai gubernur DKI karena ia terkesan jujur dan berani—meski kadang telinga gatal juga mendengar pilihan kata-katanya.

Sudah lama tertanam dalam bawah sadar saya bahwa BPK adalah salah satu lembaga tinggi negara yang sangat sakral, sama sakralnya dengan DPR/MPR dan presiden. Sejak sekolah dasar, saya terus diguyur pemahaman yang menempatkan lembaga-lembaga tinggi negara itu sama- sama seperti benda keramat: sulit disentuh.

Suatu hari, karena sering ikut-ikutan Bapak mendengarkan siaran berita di radio (radio transistor dengan sumber energi berupa empat buah baterai), saya menirukan gaya para pembaca berita radio (saya sangat menyukai Sazli Rais): "Hari ini Presiden Soeharto mengadakan kunjungan..." Hus! Bapak melotot, menyuruh saya diam. "Nggak boleh," katanya. "Kenapa?" Bapak tidak menjawab, tapi dari tatapannya saya hanya bisa menyimpulkan bahwa kita, rakyat biasa, tidak boleh main-main mengucapkan nama presiden.

Belakangan, ketika membaca buku serial Harry Potter, saya ingat kejadian itu. Kita tahu, terutama di seri-seri awal, musuh besar Harry Potter yang misterius itu tabu disebutkan namanya. "You Know Who" atau "He Who Must Not Be Named", itulah yang harus diucapkan—Kau Tahu Siapa. Tentu saja saya tidak sedang menyamakan Soeharto dengan Lord Voldemort. Saya hanya mau bilang bahwa presiden tidak hanya sulit disentuh, tapi juga tabu diucapkan namanya.

Kembali ke BPK. Ketika belakangan citra DPR mulai luntur, dan kemudian hancur lebur, sementara orang-orang bisa menghina presiden seenteng makan kerupuk, saya masih menilai BPK sebagai lembaga yang sakral—setidaknya berwibawa. Apa pun hasil pemeriksaan lembaga ini layak dipercaya seratus persen. Minimal, harapan saya begitu. Level kepercayaan kita terhadap BPK setara dengan KPK. Orang-orangnya terpilih dan memiliki integritas tinggi, apalagi ketuanya.

Sejarah perjalanan BPK mencatat nama-nama sosok yang tidak perlu diragukan lagi. Sebut saja Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Umar Wirahadikusumah, M. Yusuf, dan B.J. Sumarlin. Nama-nama berikutnya pastilah memiliki level yang sama: Satrio Budihardjo Joedono, Anwar Nasution, Hadi Poernomo, Rizal Djalil, dan Harry Azhar Azis.

Siapa Harry Azhar? Berikut ini profilnya (saya kutip dari Wikipedia): Dr. Harry Azhar Azis, MA. lahir di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, 25 April 1956, ahli ekonomi yang gelar doktornya ia raih dari Oklahoma State University, Amerika Serikat. Sebelum menjadi ketua BPK, ia menjadi wakil ketua Komisi XI DPR RI yang membidangi urusan keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankan, lembaga keuangan bukan bank. Di samping itu, ia duduk di Badan Legislasi DPR RI. Sebelum aktif di dunia politik, ia pernah menjadi dosen di beberapa universitas seperti Universitas Tarumanegara, Universitas UPN Veteran, dan Universitas Indonesia. Ada yang diragukan? Sampai di sini tampaknya tak ada.

Namun, selain karena tokoh-tokohnya tepercaya, saya sempat menduga bahwa tingkat kepercayaan saya terhadap BPK didasarkan hal lain: lembaga ini terkesan tidak banyak berfungsi. Tentu saja BPK selalu bekerja sesuai dengan tugasnya, tapi hasil kerjanya nyaris tak terdengar. Sesuatu yang tidak terdengar sama saja dengan tidak ada.

Belakangan, setidaknya ada dua peristiwa yang mengikis kepercayaan saya terhadap BPK. Kedua peristiwa itu hampir bersamaan waktunya. Pertama, ya itu tadi, Ahok menyebut BPK ngaco. Sampai sejauh ini, tingkat kepercayaan masyarakat kepada Ahok tetap tinggi. Ia masih calon kuat gubernur DKI pada pilkada tahun depan. Apalagi kalau Ahok kelak dapat membuktikan bersih dalam kasus Sumber Waras dan reklamasi. Kalau A berseteru dengan B dan A pihak yang dapat dipercaya, tentu B menjadi pihak yang tidak dapat dipercaya. Rumus sederhana, kan? Tapi apakah benar Ahok tetap dapat dipercaya, kita tunggu saja.

Kedua, nama Harry Azhar tercantum dalam Panama Papers, kumpulan 11,5 juta dokumen rahasia yang dibuat oleh penyedia jasa perusahaan asal Panama, Mossack Fonseca, berisi informasi detail mengenai lebih dari 214.000 perusahaan luar negeri, termasuk identitas pemegang saham dan direkturnya. Sejumlah pejabat penting negara lain mengundurkan diri karena namanya tercantum di sana. Jadi, ada efek yang luar biasa. Apakah Harry Azhar akan mengundurkan diri, entahlah.

Fakta lain yang, bagi saya, mengurangi tingkat kepercayaan terhadap BPK adalah kenyataan bahwa sang ketua berasal dari parpol. Ah, tapi itu soal lain, deh. (*)

Penulis: Hermawan Aksan
Editor: Hermawan Aksan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved