Breaking News:

Coffee Break

Pasal 27

RAGAM bahasa hukum, entah mengapa, selalu bikin pusing.

Penulis: Hermawan Aksan | Editor: Hermawan Aksan
Pasal 27
dokumentasi
Hermawan Aksan, Wartawan Tribun

RAGAM bahasa hukum, entah mengapa, selalu bikin pusing. Yang saya maksud bahasa hukum di sini adalah bahasa Indonesia yang dipakai dalam peraturan dan perundang-undangan. Mungkinkah karena saya orang yang tidak terlalu memahami hukum? Karena itu, saya angkat topi buat para ahli hukum, yang pasti hafal dan memahami dengan baik pasal-pasal dan ayat-ayat hukum mana pun.

Saya sebenarnya tidak sepakat dengan pemisahan bahasa berdasarkan ragam: ragam bahasa hukum, bahasa jurnalistik, bahasa pendidikan, dan entah apa lagi. Bahasa (yang dipakai di dalam ilmu) hukum memang memiliki ciri-ciri tersendiri, tapi saya pikir tidak perlu dibuat terpisah dengan bahasa (yang dipakai di dunia) jurnalistik misalnya. Bagi saya, keduanya sama-sama bahasa Indonesia.

Kamus besar kita mendefinisikan ragam bahasa sebagai variasi bahasa menurut pemakaian, yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, dan orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicaraan. Dalam definisi ini tidak disebutkan variasi bahasa menurut ilmu yang dipakai.

Pendapat bahwa bahasa hukum membikin pusing makin ditegaskan ketika saya membaca Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya ayat (3). Pasal 27 itu bagian dari Bab VII Perbuatan yang Dilarang.

Begini bunyinya: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Kita mulai dengan hal yang sangat sederhana. Judul bab itu adalah "Perbuatan yang dilarang". Mestinya, isi pasal-pasal dalam bab itu adalah daftar perbuatan yang tidak diperbolehkan (menurut UU). Perbuatan adalah sebuah kata benda yang berarti "sesuatu yang diperbuat (dilakukan), tindakan, kelakuan, tingkah laku".

Namun isi Pasal 27, mulai ayat (1) hingga ayat (4), sama-sama dimulai dengan kata-kata "Setiap Orang". Jelas bahwa "setiap orang" bukanlah "jenis perbuatan". Jenis perbuatan yang dimaksud mestinya "dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan... dst."

Hal sederhana berikutnya, apa pentingnya kata orang, informasi elektronik, dan dokumen elektronik diawali dengan huruf besar? Semula saya berpikir itu salah tulis. Namun tampaknya itu disengaja, barangkali dengan maksud untuk memberikan tekanan terhadap kata-kata itu. Masalahnya, dengan pendapat sebelumnya bahwa "setiap orang" tidak tergolong pada jenis "perbuatan", yang membuat keberadaannya menjadi mubazir, penekanan terhadap kata orang melalui huruf besar di awal kata itu akhirnya menjadi mubazir ganda.

Bahkan dalam penulisan karya sastra pun ada pelajaran yang menyebutkan bahwa kita tidak boleh menggunakan kata-kata yang mubazir, apalagi tentu dalam penulisan ilmu pengetahuan, termasuk ilmu hukum. Disebutkan pula bahwa ciri bahasa hukum adalah monosemantik atau kesatuan makna, yakni jangan memberikan penafsiran berbeda-beda. Kata-kata mubazir jelas akan menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda.

Sekarang kita masuk ke isi ayat. Kata-kata mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya merupakan kata-kata yang tidak jelas maknanya karena UU ITE tidak menjelaskan kata-kata itu. Sebagai misal, KBBI mendefinisikan kata mendistribusikan sebagai "menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat (seperti pasar, toko); menyalurkan atau membagikan beras dan sebagainya kepada penduduk dan sebagainya." Makna yang manakah yang dimaksud dengan mendistribusikan dalam Pasal 27 UU ITE? KBBI juga mendefenisikan mentransmisikan sebagai "mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain)." Apakah demikian makna yang dimaksud mentransmisikan dalam Pasal 27 UU ITE?

Masalah lain, makna penghinaan dan pencemaran nama baik juga kabur. Sekali lagi, dalam KBBI, kata penghinaan diartikan sebagai "proses, cara, perbuatan menghina(kan); menistakan." Apakah seperti itu maknanya? Jika iya, tentu makna itu masih kabur juga.

Diskusi mengenai kontroversi Pasal 27 UU ITE, yang berlangsung di kantor Tribun Jabar, Jumat lalu, berlangsung seru. Sebagian setuju jika pasal ini dicabut saja. Sebagian lain menilai pasal ini masih diperlukan, dengan catatan direvisi. Saya termasuk kelompok yang menilai perlunya pasal ini direvisi, termasuk dari aspek bahasa, agar pasal ini, seperti dikatakan Kang Hawe Setiawan, tidak terkesan dibuat oleh mereka yang tidak mengenal bangku sekolah.

Mengapa bahasa hukum sering membikin pusing? Penyebabnya, menurut hemat saya, sederhana saja: para penyusun pasal-pasal dan ayat-ayat hukum itu tidak menguasai benar bahasa Indonesia. (*)

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved