Penjara Khusus Pelanggar Perda

KOTA Bandung ibarat sebuah bus yang sudah penuh sesak oleh penumpang, jauh melebihi kapasitasnya. Karena sesaknya, penataan sebaik apa pun akan sulit membuat para penumpang bus merasa nyaman. Bahkan sekalipun semua kursi bus dikeluarkan agar kapasitasnya sedikit bertambah.

Dengan luas 167,7 kilometer persegi, Kota yang dulu sangat resik ini idealnya hanya dihuni oleh 500 jiwa, atau paling banyak sejuta orang.

Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bandung mencatat, jumlah penduduk Kota Bandung kini telah mencapai 2,4 juta jiwa, atau hampir lima kali dari kapasitas idealnya.

Kondisi seperti ini jelas menimbulkan banyak sekali permasalahan yang dengan segera akan beranak-pinak jika tak lekas diselesaikan.

Dalam kondisi seperti ini, penyelesaian satu masalah bahkan nyaris tak mungkin, kecuali dengan menimbulkan persoalan baru.

Pembagian pusat keramaian, tentu menjadi langkah yang bisa ditempuh sekalipun hal itu tetap tak menyelesaikan masalah.

Perluasan wilayah ke sebelah timur di mana pembangunan masih dimungkinkan untuk dilaksanakan juga bisa dipikirkan. Tapi, ini pun harus diperhitungkan matang jika tak ingin justru berbuah persoalan.

Masuknya sejumlah investor juga harus disikapi bijak karena lahan bukan saja terbatas tapi sudah sesak. Dengan lahan terbatas, pembangunan bangunan baru adalah mustahil kecuali merobohkan yang lama. Dan, ini masalah karena berarti ada sebagian warga yang harus dipindahkan.

Kembali ke soal 2,4 juta jiwa yang kini menghuni Bandung, masalah sampah juga menjadi persoalan yang teramat serius. Setiap hari tak kurang dari 11 ton sampah dihasilkan kota.

Masalah muncul karena kurang dari setengahnya saja yang bisa terangkut hingga ke tempat pembuangan sampah akhir. Sisanya mengalir di sungai-sungai, atau teronggok di tepi jalan.

Namun, di luar itu, soal disiplin, hakikatnya adalah persoalan utama yang dihadapi kota ini. Berton-ton sampah yang mengalir di sungai-sungai sejatinya adalah buah dari ketidakdisiplinan warga.

Banjir (sebagian lebih suka menyebutnya banjir cileuncang) yang segera menyergap ketika hujan deras turun, sejatinya karena warga yang abai merawat drainese, dan kerap membangun, atau membuang sampah seenak udelnya sendiri.

Jalanan kota yang macet, sejatinya juga bukan semata banyaknya kendaraan yang melintas, atau karena adanya transportasi massal yang sangat besar di jalan protokol yang kecil sehingga menghabiskan hampir separuh badan jalan.

Kemacetan lalu lintas di kota lebih karena ketidakdisiplinan warga di dalam berkendara, tak adanya budaya antre yang baik, dan masih banyaknya orang-orang yang enak saja memarkir kendaraannya di sembarang tempat.

Sialnya, hukum tentang berbagai pelanggaran itu sebenarnya ada, penegakkannya saja yang barangkali masih sangat kurang. Dan, apalagi alasannya selain kurangnya jumlah personel.