Drama DPR

DEWAN Perwakilan Rakyat tidak henti-hentinya menggelar cerita. Tiap minggu, bahkan tiap hari, ada saja cerita yang berbeda. Benar, gedung dewan dan isinya tak ubahnya seperti pentas drama. Dan cerita-cerita yang dipentaskan rata-rata bermutu sangat tinggi. Begitu tingginya, sampai-sampai rakyat tidak mampu menjangkaunya.

Beberapa waktu lalu digelar drama yang sangat bermutu dengan judul "Donald Duck", eh, "Donald Trump". Sejumlah pimpinan dan anggota dewan berkunjung ke Amerika Serikat dalam pertemuan antarpimpinan parlemen dunia. Tentu saja ini forum yang bagus bagi para manusia pilihan itu untuk mengangkat parlemen kita dan, jika mungkin, negeri kita. Kehadiran Ketua dan Wakil Ketua DPR, Setya Novanto dan Fadli Zon, di acara Donald Trump, salah satu bakal calon presiden Amerika, juga layak diapresiasi. Rakyat yang bodoh perlu dididik mengenai pentingnya Setya dan Fadli bertemu dengan Trump, yang pasti membawa misi sangat mulia.

Mengapa Mahkamah Kehormatan Dewan mempermasalahkan kasus itu? Memang, sih, banyak pihak dan kalangan yang menilai pertemuan mereka dengan Trump tidak etis. Ah, masa, sih? Bukankah Setya dan Fadli itu manusia-manusia pilihan? Jika tidak, mereka tak akan dapat duduk di kursi tertinggi dewan. Kini, rakyat yang bodoh hanya tinggal menunggu apakah MKD benar- benar, sesuai dengan namanya, memiliki kehormatan.

Sepekan terakhir giliran dipentaskan drama yang tidak kalah bermutu dengan judul "Kenaikan Tunjangan Para Pejabat Negara". Kita simak alasan seorang anggota DPR yang sangat cerdas, Tantowi Yahya, yang pasti karena cerdasnya diangkat menjadi Wakil Ketua Komisi I DPR: "Kenaikan tunjangan anggota DPR adalah hal yang wajar. Ini penyesuaian terhadap harga bahan pokok, transportasi, dan sebagainya yang juga sedang naik. Menghadapi kenaikan harga yang melonjak saat ini, semua pekerjaan memang harus mendapatkan penyesuaian gaji dan tunjangan. Dengan begitu, daya beli masyarakat tidak menurun. Semua orang yang menerima gaji, sopir kita, pembantu kita, juga harus naik. Ini merespons kenaikan harga pokok dan transportasi."

Sangat cerdas, bukan? Sebagai wakil rakyat sejati, Tantowi menempatkan dirinya sama dengan rakyat. Segenap rakyat menginginkan kenaikan penghasilan maka begitu juga wakilnya—sangat masuk akal. Sudah selayaknya rakyat bangga memiliki anggota dewan secerdas Tantowi. Tadinya, saya pikir Tantowi hanya bisa genjreng-genjreng membawakan lagu-lagu country dan cengengesan menjadi presenter "Gita Remaja". Ternyata ia berhasil membuktikan bahwa ia benar-benar secerdas para peserta acara yang pernah dibawakannya, "Who Wants to be a Millionaire".

Tantowi didukung oleh banyak rekannya yang tidak kalah cerdas. Fahri Hamzah, rekan Tantowi yang luar biasa cerdasnya itu, menilai kenaikan tunjangan bagi tiap anggota DPR, yang sudah disetujui Menteri Keuangan, belum mencukupi untuk menopang kinerja tiap anggota. Bahkan, kata dia, tunjangan bagi anggota seharusnya dilebihkan dari yang disetujui sekarang. Lalu katanya, "Menurut saya sangat kurang itu, karena tidak ada kebebasan. Kalau ada kebebasan, kita tentu mampu melakukan pengawasan intensif. Misalnya kebakaran, kita tidak bisa ke sana, tidak ada anggaran. Tunjangan untuk DPR dalam APBN tahun 2015 dari total keseluruhan anggaran sebesar Rp 2.039,5 triliun hanya berjumlah sekitar Rp 4 triliun. Jadi presentasenya kira-kira 0,00191 persen. Nah, inilah yang diributkan."

Coba cermati. Betapa brilian pendapatnya, bukan? Bandingkan dengan pendapat bodoh Masinton Pasaribu, anggota DPR dari PDI-P, yang mengatakan kondisi masyarakat makin susah sehingga kenaikan tunjangan belum ada urgensinya. "Kondisi perekonomian kita sedang sulit. Kondisi kehidupan masyarakat kita makin susah. Jadi, fasilitas tunjangan tidak perlu atau belum perlu dinaikkan," kata Masinton. Mulfachri dari Fraksi PAN juga sama bodohnya. "Tunjangan memang belum naik selama bertahun-tahun. Tapi itu bukan alasan bahwa tunjangan harus dinaikkan saat ini," katanya.

Bandingkan pula dengan pernyataan bodoh Jokowi, presiden yang planga-plongo itu. Jokowi mengaku malu karena dalam situasi ekonomi yang melambat, pejabat negara justru meminta kenaikan gaji atau tunjangan. "Seharusnya, semuanya berpikir bagaimana berhemat dan mencari solusi dari krisis. Malu kita mengurusi yang berkaitan dengan gaji. Jangan aneh-aneh, lah, ekonomi melambat gini, kok, bicara urusan gaji, urusan tunjangan. Malu," kata Jokowi.

Siapa bilang negeri kita sedang krisis? Penonton memenuhi konser Bon Jovi dengan harga tiket sampai jutaan rupiah itu. Mobil-mobil mewah tetap berseliweran di jalan raya. Pusat-pusat perbelanjaan tetap meriah.

Jelas, para penentang kenaikan tunjangan hanya sedang melakukan pencitraan. Siapa lagi yang senang melakukan pencitraan selain Jokowi dan para pendukungnya? (*)