Komunikasi Buruk

PRESIDEN Joko Widodo sudah melakukan reshuffle di Kabinet Kerja sebelum setahun memimpin Indonesia.

Ada enam pos menteri dan setingkatnya mengalami perubahan pimpinan.

Reshuffle adalah jawaban tuntutan atas kritik kinerja menteri yang dianggap gagal memenuhi ekspektasi. Mereka belum mampu menjawab tantangan membuat Indonesia lebih baik yang diidam-idamkan rakyat. Segala asa perubahan seakan menjadi dongeng pengantar tidur karena rupiah terus terpuruk dan pertumbuhan perekonomian berjalan bak siput.

Dengan adanya perubahan yang dilakukan, ada sedikit optimisme meski di beberapa titik keputusan Jokowi masih dipertanyakan. Misalkan Puan Maharani yang tak tergeser dari pos Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Padahal Puan dianggap layak masuk dalam list menteri yang dicopot karena dinilai tak punya kecakapan.

Tapi kemudian ada pemakluman karena Puan adalah simbol Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sehingga namanya tak dihilangkan. PDIP merupakan partai pengusung Jokowi.

Reshuffle ternyata menimbulkan masalah baru. Rizal Ramli menjadi sosok yang disorot. Rizal merupakan Menteri Koordinator Kemaritiman yang baru menggantikan Indroyono Soesilo.

Sebelum menjadi menteri di era Jokowi, Rizal juga pernah berposisi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (23 Agustus 2000-12 Juni 2001) dan Menteri Keuangan (12 Juni 2001-9 Agustus 2001) di era Presiden Abdurahman Wahid.

Rizal selama ini juga dikenal sebagai pengamat kebijakan pemerintah. Dengan pemikiran- pemikirannya yang kritis, dia diharapkan menjadi solution maker masalah-masalah yang terjadi.

Namun di awal masuk daftar kabinet, gebrakan Rizal membuat perang di dalam lingkup para pembantu Presiden. Dia mengkritik kebijakan yang diambil PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) yang akan membeli 30 pesawat tipe Airbus 350 XWB.

Kritikan tersebut langsung mendapat kecaman dari Menteri BUMN Rini Soemarno. Rini minta pihak-pihak lain tak mencampuri urusan penanganan dan manajemen Garuda Indonesia, selain Menko Perekonomian.

Setelah Rizal versus Rini, kini muncul "perang" antara Rizal dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Rizal menantang JK membuktikan pernyataannya terkait proyek pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW). Bahkan dia mengajak JK berdebat di depan publik.

Semua berawal saat JK mengkritik balik pernyataan Rizal yang menilai proyek pembangkit listrik 35 ribu MW tidak masuk akal. Menurut JK, Rizal sedianya memahami terlebih dahulu persoalan yang ada sebelum menyampaikan kritik.

Kegaduhan demi kegaduhan setelah masa reshuffle yang dilakukan Jokowi pada 12 Agustus lalu membuktikan bahwa tak ada komunikasi politik yang apik di lingkup Kabinet Kerja. Individu- individu yang harusnya menyelesaikan permasalahan di pos masing-masing agar rakyat mendapat kenyamanan malah menunjukkan kalau tidak ada keharmonisan di sana.

Ini sangat disayangkan. Harusnya mereka bisa melakukan komunikasi lebih baik agar pertengkaran di dalam rumah tak terdengar tetangga bahkan orang yang kebetulan lewat. Jika kondisi seperti ini terus berlanjut, bukan tak mungkin hanya akan menjadi bahan tertawaan rakyat yang kehidupannya terus tergencet harapan yang tak sesuai kenyataan.

Hilangnya daging sapi beberapa hari lalu karena penjual mogok dan kini daging ayam menjadi bukti kalau ada persoalan yang belum terpecahkan.