Pekan Berat Kang Emil

SAYA membayangkan betapa beratnya hari-hari Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dalam sepekan terakhir. Kebijakannya di proses penerimaan siswa baru Kota Bandung, yang pasti didasari niat mulia, menimbulkan reaksi berantai seperti badai, ibarat "kepak sayap kupu-kupu di hutan Amazon menyebabkan angin puting beliung di Kota Bandung."

Membantu warga miskin untuk masuk sekolah negeri. Ah, tentu, betapa mulia. Selama ini sekolah, baik negeri maupun (umumnya) swasta, identik dengan biaya tinggi. Kata-kata "orang miskin dilarang sekolah" sudah menjadi ungkapan umum. Seorang penulis, Wiwid Prasetyo, pun bahkan menulis novel dengan judul serupa Orang Miskin Dilarang Sekolah: Mimpi-Mimpi Tak Terjamah. Simak kata-kata di sampul novel ini:

"Bagaimanakah pilunya hati Anda dilarang bermain, bersantai, menikmati hidup hanya karena Anda tak punya uang? Bagaimanakah rasanya bila Anda (terpaksa) hanya kuasa berdiri di balik pagar tinggi, memegangnya, dengan (hanya) tatapan mata menembus ragam keindahan fasilitas hidup di balik sana, lantaran Anda miskin?

Dari balik mata bening tak berdosanya, bocah itu tak kunjung mengerti mengapa ia dilarang bersekolah, bermain, bersahabat, dan bergembira ria seperti bocah-bocah sebayanya di kejauhan sana. Sepasang matanya hanya mampu berkedip murni, bibirnya berkecap-kecap penuh goda, tangannya mencengkeram pagar tinggi."

Mungkin senapas dengan jeritan novel ini, Kang Emil berupaya mengobati rasa pilu mereka yang selama ini berdiri di balik pagar tinggi menyaksikan kegembiraan orang-orang sebaya yang berada di dalam pagar itu. Ia membuat peraturan wali kota yang mewajibkan sekolah menampung warga miskin, tanpa perlu proses penyaringan apa pun. Dan warga miskin itu dikenali cukup dengan surat keterangan tidak mampu (SKTM). Boleh jadi Kang Emil adalah pejabat pemerintahan pertama di negeri ini yang membuat peraturan mulia seperti itu.

Sayang Kang Emil yang brilian itu melupakan satu perkara sederhana: rakyat dan pejabat di negeri ini sudah terbiasa melakukan kecurangan. Di jalan raya, di berbagai lembaga, di mana- mana, banyak perkara selesai cukup dengan lembar rupiah. Seorang teman menyebutkan angka lima puluh ribu sudah cukup untuk memperoleh SKTM: maka resmilah orang itu menyandang predikat miskin, lalu mendaftarkan anaknya di sekolah negeri, dan lolos.

Dan terjadilah badai itu. Berbondong-bondong warga Bandung yang mengaku miskin mendaftarkan anak mereka di sekolah-sekolah negeri. Peraturan yang sangat longgar "minimal 20 persen" membuat pihak sekolah tidak mampu membendung badai itu. Banyak sekolah yang terpaksa menampung sampai lebih dari 50 persen warga (yang mengaku) miskin. Kabarnya malahan ada yang sampai hampir seratus persen. Sungguh ibarat bendungan jebol.

Badai itu kemudian memicu badai berikut: badai protes dari warga yang anak-anaknya tersisih dari sekolah negeri karena tidak (mau) memiliki SKTM, padahal memiliki nilai UN yang layak untuk masuk sekolah negeri. Pengakuan seperti ini bisa mewakili suara mereka: "Anak saya yang NEM-nya 25 kalah oleh anak lain yang NEM-nya 15 hanya karena membawa SKTM." Seorang warga yang merasa dirugikan, mungkin saking kesal atau frustrasi, berkomentar sarkastis: "Sekolah negeri di Bandung sekarang diisi siswa-siswa miskin dan bodoh!"

Apakah Kang Emil terlampau lugu? Terlalu berbaik sangka bahwa warga Republik Indonesia itu jujur-jujur? Kang Emil tampaknya belakangan baru sadar. Dengan bantuan polisi, ia menemukan banyak warga yang memperoleh SKTM palsu. Ia menyebutnya "SKTM bodong". Ditemukan misalnya suami-istri yang bekerja di Telkom dan rumahnya bertingkat tapi dengan mudah memiliki SKTM. Sayangnya kesadaran itu datang terlambat. Anak saya yang masih culun pun berkomentar: "Kenapa tidak meniru program Bidik-Misi di perguruan tinggi, yaitu melakukan verifikasi lebih dulu sebelum meloloskan mereka? Lagi pula, yang dilihat lebih dulu adalah prestasi akademiknya, bukan miskinnya."

Kebijakan pun kemudian berubah-ubah dengan cepat. Warga pemilik SKTM diminta mengundurkan diri dan harus mendaftar di swasta. Solusi bagi pemilik NEM tinggi yang tersisih adalah penambahan kuota di semua sekolah negeri—satu kelas bisa berisi 40 siswa.

Seorang teman menilai solusi ini merupakan jalan pintas yang sekadar menyelamatkan muka tapi merepotkan sekolah dan guru. Kritik, cemoohan, dan bahkan makian memang kemudian menyerbu media sosial yang diarahkan kepada Kang Emil. Inilah yang membuat saya membayangkan betapa beratnya hari-hari Kang Emil belakangan ini.

Namun, boleh jadi saya keliru. Mungkin saja hari-hari Kang Emil berlangsung biasa-biasa saja. Dia tak akan membaca semua komen di FB dan cuitan di Twitter yang menghujat kebijakannya. Boleh jadi Kang Emil sedang menikmati akhir pekan yang damai, seraya bersiap-siap menyambut kegembiraan Lebaran. (*)