Reshuffle untuk Rakyat

RESHUFFLE menjadi isu yang mengemuka belakangan ini.

Beberapa pihak menilai bahkan mendesak kolaborasi Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia mengganti beberapa orang yang duduk di Kabinet Kerja dengan sosok lain yang lebih pas dan pantas.

Sebenarnya, pergantian figur sekelas menteri bukan hal yang aneh. Seperti halnya saat menunjuk, Presiden juga punya hak prerogatif mengganti menteri yang dinilai tak bisa bekerja sesuai target- target yang ditentukan.

Bukan hanya target saat sudah diambil sumpah menjadi presiden, tapi juga sasaran-sasaran yang akan dituju dalam janji kampanye. Untuk itu, para pembantu juga harus menyelaraskan diri dengan keinginan Presiden.

Sudah berjalan enam bulan lebih, Jokowi tentu saja tahu bagian-bagian mana yang harus di- refresh dan mana yang dipertahankan. Sama halnya sekolah, ada rapor sebagai bahan evaluasi yang bisa dijadikan tolok ukur mencari tatanan terbaik agar pembangunan berjalan baik dan masyarakat terpuaskan.

Pro dan kontra muncul, apakah Jokowi berada di waktu yang tepat atau tidak untuk mengambil tindakan mengganti personelnya.

Koalisi Merah Putih (KMP) yang berada di garis berseberangan dengan pemerintah mendorong Jokowi melakukan reshuffle secepatnya.

Suara lantang datang dari Bendahara Umum Partai Golongan Karya Bambang Soesatyo.

Dia menganggap tim ekonomi Kabinet Kerja tidak sensitif pada aspirasi rakyat tentang kebutuhan pokok.

Akibatnya, popularitas pemerintahan sekarang anjlok seiring dikeluarkannya kebijakan- kebijakan yang tidak memihak rakyat, misalnya menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Sedangkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon yang berasal dari Partai Gerindra menganggap jajaran menteri bidang hukum yang layak diganti.

Satu di antaranya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, yang dua keputusannya terkait sengketa internal partai politik diprotes KMP.

Bukan hanya itu, Fadli juga setuju dengan Bambang. Jajaran menteri ekonomi juga layak dirombak. Ia berpendapat tak ada terobosan dari para menteri itu untuk memperbaiki kondisi ekonomi di Indonesia.

Di luar desakan agar Jokowi merombak jajarannya, Kalla menganggap reshuffle memang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja karena perlu menempatkan orang-orang yang sesuai dengan kemampuannya di bidang masing-masing.

Jika ada perombakan, orientasi pemerintah tak seharusnya ke partai pengusung meski jalan ke sana berpeluang besar.