Sorot

Jokowi dan Batu Akik

SEMENTARA Jokowi dalam upaya memutuskan perseturuan KPK dan Polri yang terjadi sejak 13 Januari banyak diisi dengan meminta pendapat sejumlah tokoh.

Penulis: Dedy Herdiana | Editor: Dicky Fadiar Djuhud

HAMPIR tiga pekan ini Presiden RI, Joko Widodo yang biasa dipanggil Jokowi ramai jadi berita utama di media yang dikaitkan dengan perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Sementara di warung-warung makan, pojokan-pojokan kampung dan kantor pada jam istirahat, batu akik yang ramai dibahas.

Jokowi sudah terang-terangan kepada awak media tidak pernah memakai batu akik, tapi upayanya dalam memutuskan masalah yang terjadi antara KPK dan Polri, nyaris sama dengan masyarakat awam yang berusaha menjual koleksi batu akiknya.

Ada yang berusaha memoles batu biasa dengan bahan keramik motif batu akik tertentu, ada juga yang terus menggosoknya dengan kain atau kulit agar batu akiknya mengkilap sehingga menarik minat pembeli.

Upaya menggosok dan mempromosikan batu akik itu nyaris dilakukan setiap waktu senggang.

Namun tetap saja calon pembeli kecuali yang benar-benar paham, akan merasa ragu jika batu akik itu dijual tanpa sertifikat. Karena keberadaan sertifikat yang menerangkan sudah diuji di laboratorium dan ada keterangan ahlinya, menjadikan calon pembeli lebih percaya dengan apa yang dibelinya, walaupun harus merogoh kocek yang tidak murah.

Sementara Jokowi dalam upaya memutuskan perseturuan KPK dan Polri yang terjadi sejak 13 Januari banyak diisi dengan meminta pendapat sejumlah tokoh.

Mulai dari membentuk Tim Independen atau Tim Sembilan, bertemu Prabowo Subianto walau saat itu mengaku datang sebagai Ketua Ikatan Pencak Silat Indonesia, membahasnya bersama Dewan Pertimbangan Presidan.

Lalu Presiden pun dikabarkan membahas KPK Vs Polri ini bersama pimpinan DPR. Terakhir pada Selasa (3/2/2015), Jokowi makan siang bersama petinggi TNI dan BIN, meski diklaim oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu bahwa Presiden hanya menanyakan kepada petinggi TNI apakah kisruh antara KPK-Polri memengaruhi soliditas TNI atau tidak, yang saat itu dijawab langsung tidak terpengaruh.

Padahal saat ini, semua pimpinan KPK terancam menjadi tersangka. Ini terjadi sejak KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan suap saat menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier Polri. Budi tercantum dalam daftar rekening gendut petinggi Polri.
Esoknya, muncul foto hasil editan berupa adegan mesra Putri Indonesia Elvira Devinamira dan Ketua KPK. Lalu, polisi menangkap Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto dan dijadikan tersangka dugaan mengarahkan saksi berbuat keterangan palsu di pengadilan pada 2010.

Lalu pimpinan KPK lain, Adnan Pandu Praja dilaporkan atas kasus penguasaan perusahaan secara illegal, serta Zulkarnaen dilaporkan atas dugaan kasus Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat yang ditangani Zulkarnaen saat menjadi Kajati Jatim pada 2008.

Kini Ketua KPK, Abraham Samad, dilaporkan ke Bareskrim Mabes Pori, atas pemalsuan dokumen oleh seorang warga Makassar.

Menilik masalah batu akik dan langkah yang dilakukan Presiden terkait kisruh KPK dan Polri, sepertinya berpegang pada hukum harus segera dilakukan Jokowi. Seperti halnya batu akik akan lebih dipercaya jika itu ada sertifikatnya.

Mantan penasihat KPK, Abdullah Hehamahua dalam sebuah tayangan langsung di stasiun televisi swasta pada 27 Januari 2015, mengatakan ini bukan persoalan KPK dan Polri atau lembaga hukum lainnya, tapi ini pertarungan antara koruptor dan lembaga penegak hukum.

Karenanya masalah ini hanya bisa diselesaikan oleh Presiden sebagai kepala negara. Presiden harus tegas. Jika benar dan yakin seperti disebutkan Bareskrim ada dua alat bukti, segera terbitkan keppres penonaktifan pimpinan KPK.

Sumber: Tribun Jabar
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved