Banjarnegara

BILA tidak terjadi bencana longsor yang merenggut nyawa puluhan orang, mungkin Kabupaten Banjarnegara luput dari perhatian kita. Hingga sangat beralasan bila Puan Maharani salah menyebut letak kabupaten ini.

Menurut Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tersebut, lewat akun twitternya, Banjarnegara berada di Jawa Barat. PDIP, partai tempat Puan bernaung, buru-buru membantah akun twitter yang salah menyebut letak Banjarnegara itu, bukan akun milik Ibu Menteri.

"Enggak mungkin Bu Puan tidak mengetahuinya, pasti hafal," kata politisi PDIP Eva Kusuma Sundari ketika dikonfirmasi Tribunnews.com, Minggu (14/12/2014).

Eva menyebutkan ada yang sengaja ingin menjelek-jelekkan Puan. "Ini agak maksain, ada yang mau menjelekkan Bu Puan tapi enggak cerdas," ujar Eva.

Tulisan ini tidak hendak bermaksud menyudutkan siapa pun atau mencari tahu siapa yang berada di balik akun twitter Puan tersebut. Maka lebih baik kita lupakan tentang siapa yang salah menyebut letak Kabupaten Banjarnegara ini.

Ada yang jauh lebih penting dari itu, yaitu tentang evakuasi korban, penanganan pengungsi, dan bagaimana langkah antisipatif agar bencana tanah longsor di Banjarnegara tidak terulang di banyak tempat.

Bencana longsor di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Banjarnegara, boleh jadi sebagai peringatan bagi kita semua, agar waspada tentang ancaman bencana alam di sekitar kita.

Daerah rawan bencana longsor misalnya, tidak hanya di Banjarnegara dan beberapa tempat lain di Jawa Tengah. Seperti kita semua tahu, Jawa Barat termasuk provinsi yang memiliki banyak daerah rawan gempa dan tanah longsor.

Berita utama Tribun Jabar, Selasa (16/12/2014), menyebutkan bahwa tidak ada daerah di Jawa Barat yang benar-benar aman dari bencana alam. Beberapa daerah di Kabupaten Ciamis bahkan disebutkan memiliki karakter yang mirip dengan Banjarnegara.

Bencana tanah longsor di Banjarnegara juga menjadi semacam panggeuing (peringatan) atau titah bagi para penguasa dan pemegang kendali pemerintahan (mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah), untuk lebih banyak daerah-daerah terpencil yang selama ini luput dari perhatian.

Pada titik ini, semangat blusukan Presiden Jokowi patut jadi patron bagi siapa saja yang sedang manggung sebagai pemegang tongkat pemerintahan, baik di pusat atau di daerah.

Semangat blusukan tentu jangan diterjemahkan secara dangkal, misalnya digunakan kepala daerah atau wakil-wakil rakyat yang terhormat yang sedang menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) atau pemilihan legislatif (Pileg).

Tentu blusukan juga diperlukan bukan hanya untuk mengamati daerah yang rawan longsor. Blusukan atau apapun namanya, menjadi penting untuk melihat kondisi rakyat lebih dekat. Dengan blusukan, antara pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadi tidak ada jarak.

Dengan blusukan, presiden, gubernur, bupati, hingga lurah, bisa mengetahui kebutuhan warganya. Bukankah masih banyak daerah di tanah air ini yang belum tersentuh pembangunan.

Di Jawa Barat misalnya, banyak daerah yang kondisi sekolahnya sangat memprihatinkan. Di banyak tempat lainnya, banyak anak-anak sekolah yang harus bertaruh nyawa dengan terjun ke sungai ketika berangkat ke sekolah hanya karena di kampung mereka tidak ada sarana jembatan.