Ngawilah-wilah

BEBERAPA hari terakhir ini rakyat Indonesia kelimpungan gara-gara sulit mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Hampir di setiap SPBU antrean kendaraan mengular. Selain dalam sekejap habis, beberapa SPBU membatasi pembelian BBM subsidi.

BBM menjadi barang yang mempunyai nilai ekonomis tinggi. Karena dibutuhkan banyak orang dan menjadi variabel bagi produk lain, tak heran BBM pada akhirnya sangat bermuatan politis. Karena itu, siapa yang berani menimbun BBM subsidi bisa dikategorikan kejahatan.

Harga BBM di negara menurut pemerintah dan beberapa ahli ekonomi termasuk murah dibanding negara mana pun. Harga yang dijual ke masyarakat tidak mampu menutupi biaya produksi BBM. Akibatnya, pemerintah menanggung beban subsidi.

Hampir setiap tahun, APBN kita terbebani subsidi dan membuat ruang gerak pemerintah untuk membangun menjadi sangat terbatas karena anggarannya banyak tersedot menyubsidi BBM.

Dalam APBN 2015 yang disampaikan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyona (SBY) pertengahan Agustus lalu, subsidi untuk BBM, bahan bakar nabati (BBN), dan elpiji Rp 246,49 triliun. Belum lagi subsidi untuk listrik sebesar Rp 72,42 triliun.

Kondisi fiskal itu menyulitkan pemerintah untuk membangun walaupun APBN kita mencapai Rp 2.019 triliun.

Tak heran presiden terpilih Jokowi dan timnya meminta pemerintahan SBY segera menaikkan harga BBM. Di pihak lain, SBY mengatakan saat ini belum waktunya atau dinilai tidak tepat untuk menaikkan harga BBM.

Keduanya akhirnya bertemu di Bali untuk membahas soal ini.Publik paham mengapa Jokowi meminta SBY menaikkan harga BBM. Jokowi tidak mau begitu ia dilantik langsung menaikkan harga BBM karena akan menjatuhkan popularitasnya.

SBY pun menolak menaikkan harga BBM bukan semata-mata kondisi yang tidak tepat, tapi lebih karena ia ingin pergi meninggalkan Istana tanpa disoraki karena kebijakannya menaikkan harga BBM.

Dua kepentingan yang berbeda dan lebih bernuansa politik itu seperti ada kaitannya dengan tersumbatnya pasokan BBM, tanpa jelas apa penyebabnya. Akhirnya, publik yang dirugikan. Dampaknya, bukan saja mengganggu mobilitas publik, tapi juga terhadap perekonomian. Rakyat mengeluh karena BBM sulit.

Sebetulnya publik paham dengan kondisi beban anggaran yang ditanggung pemerintah. Bahkan di antara warga menyatakan, lebih baik pemerintah menaikkan harga BBM tapi terjamin pasokannya secara merata.

Buat apa harga BBM tidak naik tapi barangnya tidak ada. Yang juga harus diperhatikan oleh pemerintah, dalam soal subsidi jangan terlalu menunjuk hidung orang-orang kaya sebagai biang penyedot subsidi.

Sebab, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Jadi konstitusi kita tidak ngawilah-wilah alias membeda-bedakan atau diskriminatif dalam memberi kemakmuran rakyat. Jadi, kalau memang subsidi BBM itu ditanggung pemerintah, kesalahannya tidak terletak pada golongan yang kaya.

Memang benar tak sedikit orang kaya yang mengambil untung dalam kesempatan menikmati subsidi ini, yaitu memiliki kendaraan lebih dari satu, bahkan ada yang setiap anggota keluarga bermobil.