Pemilu 2019

Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2019, Wiranto: Ada yang Coba Cari Keuntungan

Menjelang pengumuman hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei 2019, semua pihak diminta mewaspadai 'penumpang gelap' yang coba ambil keuntungan dari situasi poli

Jelang Pengumuman Hasil Pemilu 2019, Wiranto: Ada yang Coba Cari Keuntungan
KOMPAS.com/Ihsanuddin
Menko Polhukam Wiranto saat acara buka puasa bersama pimpinan redaksi media massa, di Jakarta, Jumat (17/5/2019). 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Menjelang pengumuman hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei 2019, semua pihak diminta mewaspadai 'penumpang gelap' yang coba ambil keuntungan dari situasi politik dalam negeri.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto saat acara buka puasa bersama pimpinan redaksi media massa, di Jakarta, Jumat (17/5/2019).

"Ada unsur-unsur yang mencoba mencari keuntungan dari situasi politik saat ini. Waspadai unsur penumpang gelap yang akan mendominasi langkah berikutnya dan kendalikan republik ini. Saya bukan menakut-nakuti, tetapi saya sampaikan apa adanya," kata Wiranto saat acara buka puasa bersama pimpinan redaksi media massa, di Jakarta, Jumat (17/5/2019).

Presiden Jokowi Bentuk Pansel Calon Pimpinan KPK, Berikut Nama-namanya

Bila Jadi Wakil Presiden, Maruf Amin Berjanji Tak Akan Memasukkan Anaknya ke Dalam Kabinet

Oleh karena itu, Wiranto mengajak kepada seluruh komponen masyarakat untuk tidak mengikuti ajakan-ajakan yang dapat memecah belah bangsa.

Pemerintah, menurut dia, akan terus menjaga keamanan nasional sampai pengumuman KPU nanti.

“Hukum harus ditegakkan karena demokrasi yang kadang-kadang bernuansa kebebasan, maka remnya hukum," ujar Wiranto.

Mantan Panglima ABRI itu berharap, kondisi saat ini tidak seperti tahun 1998 yang sampai menimbulkan kerusuhan.

Menurut dia, Pemilu jangan sampai menjadikan bangsa terpecah belah.

“Hanya masalahnya ada pihak-pihak tertentu dalam pemilu ini tidak mau kalah. Bahkan ada indikasi akan masuk pada upaya-upaya konstitusional tetapi maksa. Konstitusional kalau maksa jadi tidak konstitusional," ujar Wiranto.

Ia pun berharap bila ada sekelompok orang yang punya niatan seperti itu agar mengeringkannya.

Ia menegaskan bahwa setiap aksi harus tetap dalam koridor hukum guna mengawal demokrasi tetap berjalan dengan baik.

“Kita mengimbau teman-teman di seberang sana yang ingin melaksanakan niat inkonstitusional untuk mengubah konsepnya menjadi konsep yang kepentingan hukum demi stabilitas nasional, demi kepentingan masyarakat. Kami dengan tegas tidak pandang bulu akan melaksanakan konsep-konsep itu," kata dia.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan penolakan terhadap perhitungan resmi yang dilakukan oleh KPU karena dinilai penuh kecurangan.

Sebaliknya, Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandiaga Uno mengklaim mereka memenangi Pilpres 2019 dengan perolehan suara 54,24 persen dan Jokowi-Maruf Amin 44,14 persen.

Meski mengklaim ada kecurangan, namun kubu Prabowo mengaku tidak akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Sejumlah elite di kubu Prabowo justru menyuarakan gerakan massa atau people power. (Kompas.com/Ihsanuddin)

PNS di Sulsel Terancam Hukuman Penjara 6 Tahun Gara-gara Posting Soal People Power di Facebook

MUI Sebut Aksi People Power Malah Bawa Kerusakan dan Imbau Masyarakat Tidak Ikut Aksi

Editor: Theofilus Richard
Sumber: Kompas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved