Ridwan Kamil Beberkan Sengketa Lahan Hambat Pembangunan di Jabar sampai 50 Persen

Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sengketa lahan dinilai menjadi salah satu penghambat utama dalam pembangunan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun mendorong Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mempercepat proses sertifikasi tanah di Jabar.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan masalah sengketa lahan di Jabar ini harus diselesaikan dengan sertifikasi supaya tidak menghambat pembangunan di Jabar yang tengah menggeliat.

• Terkait Suporter Tewas di GBLA, Anies Baswedan Angkat Bicara Hingga Delapan Cuitan

• Tanggapi Suporter Tewas di Stadion GBLA, Ridwan Kamil: Lebih Baik Tidak Ada Liga

Pemprov Jabar pun menawarkan bantuannya kepada Kementerian ATR/ BPN untuk mempercepat programnya.

"Kecepatan membangun kita bisa melambat hampir 50 persen karena waktunya habis bukan untuk membangun, tapi memetakan ini hak siapa, itu hak siapa. Saya kira ini harus jadi masa lalu," kata pria yang akrab disapa Emil ini setelah menghadiri Upacara Peringatan Hari Agraria Nasional Tingkat Provinsi Jawa Barat di Kantor ATR/BPN Jabar, Senin (24/9/2018).

Emil mengatakan apalagi sebentar lagi empat jalur kereta api di Jabar akan direaktivasi, yakni Banjar-Pangandaran, Cibatu-Garut, Bandung-Ciwidey, dan Rancaekek-Tanjungsari. Pembangunan lainnya pun dapat terhambat jika sengketa lahan masih saja ada.

Masalah pembangunan, katanya, selalu saja bermuara pada lahan-lahan yang secara tidak berlandaskan hukum dihuni.

Diharapkan dengan kerja sama antara Kantor ATR/BPN dengan Pemprov Jabar, semua lahan di Jabar dapat memiliki kekuatan hukum yang jelas sehingga pembangunan pun bisa lebih cepat.

• Timnas U-16 Indonesia Vs Vietnam Berlangsung Senin Malam Live di MNC TV, Ini Link Live Streaming

• Anthony Sinisuka Ginting Dapat Surat dari Relawan China Open 2018

Emil menuturkan di sisi lain, salah satu program Kantor ATR/BPN, yakni Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL), mengalami akselerasi.

Program yang tadinya secara reguler dilakukan, menjadi akseleratif karena mendapat target dari pemerintah pusat.

"Saya harap dengan program ini, sengketa-sengketa lahan tidak ada lagi. Sebab dari prespektif pemerintah, pembangunan terhambat. Contoh flyover tertunda karena sengketa, urusan kantor di Coblong (Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jabar) juga ribut masalah sengketa," katanya.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Barat, Sri Mujitono mengatakan baru melakukan sertifikasi 56 persen lahan di Jabar tahun ini.

Namun, pihaknya telah melakukan pengukuran terhadap 95 persen lahan dari 1,2 juta bidang lahan.

• Keluarga Akui Dapat Kabar Kejadian yang Menimpa Haringga, Suporter yang Tewas di GBLA, dari Medsos

• Suporter Tewas yang Dikeroyok di GBLA Itu Sempat Berusaha Lari dan Minta Pertolongan

"Pengukuran tinggal sisa sedikit-sedikit, akhir September ini sudah selesai. Untuk sertifikat, pengumpulan data yuridis masih tergantung pada data desa. Makanya tadi Gubernur menyampaikan minta bantuan pemda, dari bupati sampai tibnkat desa untuk membangun kembali animo masyarakat, agar bisa menyiapkan bukti-bukti kepemilikan," katanya.