Fadli Zon Sebut Wajar Partai Demokrat Tak Tandatangani Deklarasi Kampanye Damai

TRIBUNJABAR.ID - Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengatakan hak Partai Demokrat tidak menandatangani deklarasi kampanye damai, pada Ahad kemarin, (23/9/2018).

Apalagi menurut Fadli Partai Demokrat merasa ternodai saat mengikuti deklarasi kampanye damai tersebut.

"Itu hak kalau misal memang begitu karena ini kan bukan sesuatu yang, karena merasa ternodai tadi. Saya kira apa boleh buat memang ada insiden seperti itu dan seharusnya tidak terjadi. Ini tak memberikan pelajaran politik tentang aturan main," ujar Fadli di Komplkes Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, (24/9/2018).

Menurut Fadli berlangsungnya kampanye damai bukan ditentukan oleh seberapa banyak parpol yang menandatangani deklarasi melainkan bagaimana penyelenggara pemilu mengelolanya dengan adil dan demokratis.

"Kalau penyelenggaraan fair, adil dengan demorkatis, jujur dengan sendirinya terjadi kedamaian. Kegaduhan terjadi karena ketimpangan ketidakadilan penyelenggaraan tak profesional atau memberi angin kepada yang lain tapi menekan yang lain," kata Fadli.

Fadli berharap kampanye damai tidak hanya sebatas ucapan saja. Poros Prabowo-Sandi berkomitmen berkampanye damai dan mengikuti semua aturan KPU. Salah satu contohnya tidak membawa atribut kampanye pada deklarasi kampanye damai kemarin.

Selain itu menurutnya kampanye damai, bukan berarti tidak boleh melontarkan kritik kepada calon petahana. Di negara demokrasi kritik merupakan hal yang wajar untuk memperbaiki kinerja pemerintahan.

"Kalau ada perdebatan perbedaan debat itulah demokrasi. Nggak mungkin demokrasi hanya biasa saja tak ada perbedaan. Demokrasi itu justru diwarnai diskusi dialog debat kritik," katanya.

Sebelumnya kampanye damai di kawasan Monas, Jakarta Pusat diwarnai perilaku kurang sportif dari pendukung kubu Jokowi-Ma'ruf, Minggu (23/9/2018).

Sejumlah relawan kubu pertahana mengenakan atribut kampanye di luar yang disediakan KPU. Selain itu mereka melakukan provokasi dengan mengibarkan bendera di samping kendaraan yang ditumpangi Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Banyak pihak menyesalkan perilaku provokatif yang dilakukan oleh Relawan yang terlihat menggunakan atribut "Projo" dan "Gojo" tersebut.