BPJS Tunggak Rp 21,4 Miliar ke RSUD Sayang Cianjur, Belum Bayar Klaim Selama 7 Bulan

Berdasarkan data yang diperoleh dari RSUD Sayang Cianjur, BPJS belum membayarkan klaim yang dilakukan oleh RSUD Sayang Cianjur

BPJS Tunggak Rp 21,4 Miliar ke RSUD Sayang Cianjur, Belum Bayar Klaim Selama 7 Bulan
Tribun Jabar/Ferri Amiril Mukminin
Wakil Bupati Cianjur Herman Suherman meresmikan Stroke Centre yang masih terintegrasi ke RSUD Sayang Cianjur, Selasa (20/3/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferri Amiril Mukminin

TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR- Kepala Bagian (Kabag) Humas Setda Cianjur, Gagan Roesganda, mengatakan program pelayanan kesehatan gratis kelas lll untuk warga miskin yang diluncurkan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar akan diganti dengan pemberian kartu BPJS bagi warga miskin yang terdata di Dinas Sosial.

"Seiring dengan adanya sistem pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari pemerintah pusat yang dikelola BPJS, pemerintah daerah harus dapat mengikuti sistem yang diterapkan pemerintah pusat," kata Gagan Roesganda di Cianjur, Selasa (11/9/2018).

Menurutnya, sebagai bentuk ketaatan pemerintah daerah atas Instruksi Presiden Nomor 08 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, maka layanan kesehatan di Kabupaten Cianjur juga harus mengikuti sistem yang diselenggarakan pemerintah pusat.

"Melalui program UHC ini kepesertaan Jamkesda atau yang lainnya akan diintegrasikan ke dalam Jaminan Layanan Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dikelola BPJS. Kepesertaan JKN-KIS yang diintegrasikan adalah data penduduk miskin yang sesuai dan tercatat di data base Dinas Sosial Kabupaten Cianjur," kata Gagan.

Pakaian Berbahan Kain Tradisional Harus Jadi Tren Fesyen Generasi Muda

Di Tengah Krisis Usaha Kain, Buruh Kain: Selamatkanlah Usaha Ini Bagaimana pun Caranya

Ia mengatakan, dengan adanya program tersebut, warga miskin non penerima bantuan iuran yang terdaftar di Dinas Sosial Kabupaten Cianjur tetap akan mendapatkan jaminan layanan kesehatan yang pembiayaannya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur.

"Pengelolaannya diatur oleh BPJS sebagai penyelenggara layanan Jaminan Kesehatan Nasional," katanya.

Menurutnya, hal ini upaya sinergitas dan komitmen Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam mendukung program pemerintah pusat melalui perluasan kepesertaan JKN.

Ia mengatakan, program cakupan semesta jaminan kesehatan UHC oleh BPJS akan dapat mempermudah dan memperlancar serta mengoptimalkan layanan kesehatan.

Efeknya, ucap Gagan, tidak ada lagi hal-hal yang dapat menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan terutama dalam hal pembiayaan.


Halaman
12
Editor: Tarsisius Sutomonaio
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help