Organda Salahkan Pemkot Soal TMB: Kami Ini Sudah Fase Mati Enggan Hidup Segan

Komitmen yang dimaksud adalah pemenuhan penghapusan tiga angkot menjadi satu bus sedang dan lima angkot untuk satu bus besar.

Editor: Ravianto
TRIBUN JABAR / DONY INDRA RAMADAN
Ketua Organda Kota Bandung, Neneng Zuraidah. 

TRIBUNJABAR.CO.ID, BANDUNG - Ketua Organda Kota Bandung, Neneng Dzuraidah, mengatakan pengoperasian Trans Metro Bandung (TMB) sebenarnya tak akan mereka permasalahkan.

Itu seandainya Pemkot Bandung memenuhi komitmen yang mereka buat dengan Organda, Kobanter, Kobutri, dan Kopamas, mengenai pengoperasian TMB.

Komitmen yang dimaksud adalah pemenuhan penghapusan tiga angkot menjadi satu bus sedang dan lima angkot untuk satu bus besar.

"Komitmen itu sudah sebelum peluncuran TMB. Tapi sampai saat ini tidak terealisasi," ujarnya kepada Tribun, Senin (28/8).

Menurut dia, tidak terealisasinya permohonan tersebut tak hanya membuat pendapatan para pengusaha angkot di Kota Bandung jauh berkurang, tapi juga membuat kemacetan lalu lintas semakin parah.

"Jika tidak direalisasikan, mau seperti apa Bandung? Sudah mah sekarang macet, angkot tidak dikurangi. Kalau sesuai komitmen itu direalisasikan, kan bisa jalan semuanya," ujarnya seraya menyebut ada 5.521 angkot di Kota Bandung yang dinaungi Organda Kota Bandung.

Organda, menurut Neneng, sudah bersabar dalam menghadapi persoalan ini.

"Kami masih bersabar menghadapi beliau-beliau ini (pihak yang terlibat dalam pengoperasian TMB). Tapi selanjutnya bagaimana? Kami mau dikemanakan?" katanya.

Baca: Misi Khusus Ezra Walian di Klub Barunya, Almere City

Baca: Mantan Wali Kota Bandung Kecewa Stadion GBLA Tak Jadi Kandang Persib Bandung

Neneng mengatakan, Organda dan tiga koperasi seharusnya juga dilibatkan dalam pengoperasian TMB ini.

"Sekarang ini, kan, pemerintah jalan sendiri dan kami pun mati dengan sendirinya. Pembinaan buat kami (untuk menghadapi perubahan ini) tak pernah dilakukan. Jadi, kami ini sudah dalam fase mati enggan hidup pun segan," ujar Neneng seraya mengatakan pemerintah juga bertanggung jawab dengan kondisi para pemilik dan sopir-sopir angkot yang kehilangan sumber pencaharian karena beroperasinya TMB.


Neneng mengatakan Organda dan Pemkot Bandung bisa kembali duduk bersama untuk mengatasi permasalahan ini. Dengan demikian, dampak sosial akibat pengoperasian TMB bisa diatasi.

"Kami ini maunya dibina. Jangan seperti sekarang yang terkesan dibiarkan. Apalagi, kan, sekarang banyak angkutan online yang sebetulnya, kan, bukan peruntukannya. Kami semakin menjadi penonton saja," katanya. (*)

Sumber: Tribun Jabar
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved