Begini Skema Pembagian Uang Royalti Musik yang Dikumpulkan LMK, Ada yang Jadi Biaya Operasional

“Banyak musisi berpikir kalau sudah join publisher, ya aman. Tapi faktanya, jatah mereka tetap diatur oleh LMK, bukan semata-mata publisher,” kata dia.

Di sisi lain, Adtyawarman menyinggung keluhan masyarakat yang merasa dibebani karena royalti harus dibayarkan.

Baca juga: Kemenkum Jabar Gelar Diskusi Strategi Kebijakan Bahas Terkait Evaluasi Kebijakan Royalti Musik

"Banyak juga masyarakat yang bertanya masa sih kita udah bayar A, bayar B, masih harus bayar untuk lagu juga? Padahal sebenarnya konsepnya mirip pajak restoran. Pajak itu ada yang dibayar restoran, ada yang dibayar oleh pengunjung. Sama halnya dengan royalti, tanggung jawabnya ada pada penyelenggara kegiatan komersial, bukan masyarakat umum,” jelasnya.

Namun, praktik di lapangan kadang berbeda, ada event organizer (EO) yang membebankan royalti ke artis atau penyanyi.

“Itu memang jadi polemik, tapi seharusnya pemerintah hadir untuk menetapkan siapa yang paling pantas menanggung beban pembayaran royalti, jangan sampai terjadi salah kaprah,” katanya.

Mengenai teknis pembagian royalti, Adtyawarman mengungkapkan jika musisi menerima pembayaran tiga kali dalam setahun. 

“Tapi saya sendiri sempat mengalami, di tahun 2021 awal gabung, hanya menerima sekali," ungkapnya.

Besaran royalti yang diterima pun bervariasi, tergantung seberapa besar pemanfaatan karya.

"Saya pernah dapat Rp 200 ribu, kadang Rp 700 ribu, pernah juga sampai Rp 3 juta per kuartal. Itu sangat bergantung pada seberapa sering karya kita diputar atau digunakan secara komersial,” ucap dia. (*)