Pergantian Kepala BGN Dinilai Sebagai Langkah Perbaikan Program MBG ke Depan

Ringkasan Berita:

• Pergantian Kepala BGN dinilai sebagai langkah yang tepat untuk memperkuat pelaksanaan Program MBG
• Akademisi menilai pergantian pimpinan merupakan bentuk evaluasi yang wajar dalam penyelenggaraan program strategis nasional yang melibatkan anggaran besar
• Tujuannya bukan menghentikan program, tetapi memastikan pelaksanaannya semakin efektif, aman, dan tepat sasaran 
• Berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan MBG menjadi alasan penting bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan tata kelola 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Keputusan Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan menunjuk kepemimpinan baru dinilai sebagai langkah yang tepat untuk memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Guru Besar UIN syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Achmad Tjachja Nugraha, menilai pergantian pimpinan merupakan bentuk evaluasi yang wajar dalam penyelenggaraan program strategis nasional yang melibatkan anggaran besar dan jutaan penerima manfaat.

"Langkah Presiden Prabowo menunjukkan komitmen beliau yang tegas untuk terus melakukan evaluasi terhadap program prioritas pemerintah. Tujuannya bukan menghentikan program, tetapi memastikan pelaksanaannya semakin efektif, aman, dan tepat sasaran," ujar Achmad dalam keterangannya, Rabu (3/6/2026).

Baca juga: Uniknya Salam Perpisahan Adam Alis untuk Layvin Kurzawa, Sebut Sang Bintang CEO PSG

Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan MBG menjadi alasan penting bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan tata kelola. Sejumlah laporan mengenai gangguan kesehatan dan dugaan keracunan makanan di berbagai daerah telah menimbulkan perhatian publik terhadap kualitas pengawasan program.

Data Kementerian Kesehatan mencatat 60 kasus dengan 5.207 korban, sedangkan data Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat 55 kasus dengan 5.320 korban. Temuan tersebut mendorong berbagai pihak meminta penguatan pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Menurut Achmad, munculnya ribuan kasus gangguan kesehatan tersebut menunjukkan bahwa program berskala nasional memerlukan sistem pengawasan yang semakin ketat agar kualitas layanan dan keamanan pangan dapat terjaga di seluruh daerah sesuai harapan bapak Prabowo.

"Program ini memiliki tujuan yang sangat mulia dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia kedepab. Karena itu, setiap kelemahan yang ditemukan harus segera diperbaiki agar manfaat program benar-benar dapat dirasakan masyarakat," katanya.

Achmad menilai program dengan cakupan nasional seperti MBG membutuhkan sistem kontrol yang kuat mulai dari rantai pasok,  pengadaan bahan baku, proses pengolahan, distribusi makanan, hingga mekanisme penanganan keluhan masyarakat.

Baca juga: Nakalnya Ribuan ASN Kabupaten Cirebon, Gunakan Fake GPS Berujung Ditahannya Kenaikan Pangkat

Ia mengatakan, pergantian pimpinan BGN dapat menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program, serta memperbaiki standar keamanan pangan di seluruh rantai distribusi.

"Pergantian kepemimpinan bukanlah akhir dari Program Makan Bergizi Gratis. Justru ini menjadi kesempatan untuk melakukan perbaikan dan memastikan program berjalan lebih baik ke depan," ucap Ahmad.

Dengan kepemimpinan baru, ia berharap tata kelola, pengawasan, dan kualitas layanan program MBG dapat semakin baik sehingga tujuan besar peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dapat tercapai secara optimal.
 

Desain Awal MBG Tuai kritik

Sebelumnya Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak cukup untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang membelit pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menilai akar masalah program tersebut justru terletak pada desain kebijakan dan tata kelola yang sejak awal dinilai bermasalah. 

Dikatakan Ubaid, langkah Presiden Prabowo Subianto mencopot tiga pimpinan BGN setelah muncul kasus hukum hanya menyentuh aspek personal, bukan persoalan sistemik yang menjadi sumber utama masalah.

"Langkah cepat Presiden Prabowo mencopot ketiganya adalah upaya damage control agar episentrum pusaran kasus korupsi ini tidak langsung mengarah dan mengotori citra program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang notabene adalah program legacy utama sang presiden.” 

“Pergantian pimpinan tidak akan menyelesaikan masalah, justru berpotensi membuat program MBG ini makin karam sebelum berlayar penuh," tutur Ubaid, Rabu (3/6/2026). 

Ubaid menuturkan, dalam perspektif pendidikan, dampak program MBG menggerus alokasi anggaran pendidikan nasional. 

Pasalnya, besarnya anggaran yang digelontorkan untuk MBG berpotensi menggeser prioritas pembiayaan sektor pendidikan yang lebih mendesak, seperti peningkatan kesejahteraan guru dan perbaikan sarana-prasarana sekolah.

Dia menyebut desain program MBG sejak awal menuai kritik karena dijalankan secara masif tanpa fondasi sistem yang dinilai cukup kuat. 

“Pengelolaan anggaran dalam jumlah besar dengan mekanisme pengawasan yang belum optimal membuka ruang terjadinya penyimpangan,” imbuhnya. 

Pihaknya juga menyoroti dampak kasus hukum yang menyeret pimpinan BGN terhadap kepercayaan publik, termasuk di lingkungan sekolah yang menjadi salah satu sasaran utama program.

"Bagaimana publik, sekolah, dan mitra lokal bisa percaya pada program pemberian makanan anak sekolah jika lembaga yang mengaturnya saja sudah digeledah penegak hukum karena dugaan rasuah? Krisis legitimasi ini akan membuat implementasi di lapangan semakin penuh kecurigaan," kata Ubaid.

Menurutnya, persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah potensi distorsi anggaran pendidikan. Karena itu, JPPI mendesak pemerintah tidak berhenti pada pergantian pejabat di tubuh BGN. 

Baca juga: Lucky Hakim Minta Akses Jalan Menuju Sekolah Rakyat Cikawung Diperlebar

Ubaid mengatakan, JPPI  meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain program MBG, terutama terkait sasaran penerima manfaat.

Oleh karena itu, pihaknya  merekomendasikan agar program difokuskan pada kelompok yang benar-benar mengalami masalah gizi dan keterbatasan akses pangan, bukan diterapkan secara menyeluruh kepada seluruh kelompok sasaran.

“Pemerintah juga diminta membuka tata kelola pengadaan dan distribusi anggaran BGN secara transparan kepada publik serta memperkuat sistem pencegahan korupsi,” katanya. 

Di sisi lain, JPPI mendorong koreksi kebijakan anggaran agar porsi anggaran fungsi pendidikan dan kesehatan tidak tergerus oleh pembiayaan program MBG.

"Selama pemerintah hanya fokus mengganti orang tanpa berani mengevaluasi ulang desain anggaran, transparansi institusi, dan dampak penggusuran anggaran sektor publik lain, maka BGN hanya akan menjadi pelataran baru bagi skandal-skandal berikutnya," ujar Ubaid. (*)