Klarifikasi Cucun Syamsurijal Usai Pernyataannya Tak Butuh Ahli Gizi Viral dan Tuai Kontroversi

Pada Sidang Paripurna DPR RI tanggal 1 Oktober 2024, Cucun resmi dilantik sebagai Wakil Ketua DPR RI menggantikan Muhaimin Iskandar. 

Cucun menjadi salah satu dari lima pimpinan DPR yang bertugas mendampingi Ketua DPR Puan Maharani. 

Sebagai Wakil Ketua DPR, Cucun bertugas mengoordinasikan bidang Kesejahteraan Rakyat (KORKESRA), yang mencakup isu-isu strategis seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan kebudayaan.

Daftar Pernyataan Cucun Tuai Kontroversi

Berikut adalah beberapa ucapannya yang kontroversi di kegiatan konsolidasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program MBG di Kabupaten Bandung.

Cucun menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis tidak membutuhkan “ahli gizi” profesional semacam sarjana atau anggota Persagi (Persatuan Ahli Gizi Indonesia).

“Tidak perlu ahli gizi, tidak perlu Persagi. Yang penting adalah satu tenaga yang mengawasi gizi. Tidak perlu orang-orang seperti kalian yang merasa sombong,” ucapnya.

Kemudian, Cucun berencana mengubah nomenklatur “ahli gizi” dalam regulasi MBG menjadi “tenaga yang menangani gizi” agar tidak harus ahli profesional seperti gizi sarjana.

Sebagai gantinya, Cucun mengusulkan agar lulusan SMA (fresh graduate) dilatih selama sekitar 3 bulan dan kemudian disertifikasi melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), supaya bisa menjadi pengawas gizi di program MBG.

Cucun menegaskan hal itu dilaukan sebagai upaya kontrol anggaran.

Ia berdalih dana MBG berasal dari APBN, maka akan ada audit dan pos audit terhadap mitra pelaksana, serta tenaga pengawas gizi yang direkrut.

Karena pernyataan kontroversi Cucun itu, banyak kalangan kesehatan dan praktisi gizi khawatir bahwa penghapusan ahli gizi profesional akan menurunkan kualitas pengawasan gizi, terutama di program yang sangat penting seperti MBG.

Bahkan sejumlah netizen mengkritik sikap Cucun di forum tersebut justru arogan.

Seperti, dalam laporan disebut bahwa dia “memotong pembicaraan” seorang ahli gizi dan berbicara dengan nada tinggi.

Ia juga menegaskan bahwa perubahan nomenklatur “ahli gizi” bisa dilakukan pihaknya sebagai pemegang kewenangan di DPR RI.

(Tribunjabar.id/Hilda Rubiah) (TribunJakarta.com/Rr Dewi Kartika H)