Pakar Ingatkan Prabowo Soal Reformasi Polri, Singgung 5 Poin Bukan Cuma Pergantian Pimpinan

TRIBUNJABAR.ID - Menjawab tuntutan rakyat beberapa waktu lalu, Presiden Prabowo membentuk Komite Reformasi Polri yang berisikan sejumlah nama besar dari berbagai kalangan.

Terdapat 10 nama yang dilantik menjadi Komite Reformadi Polri yang diketuai oleh Jimly Asshiddiqie.

Sedangkan 9 anggotanya yakni Mahfud MD, Yusril Ihza Mahendra, Otto Hasibuan, Supratman Andi Atgas, Tito Karnavian, Ahmad Dofiri, Listyo Sigit Prabowo, Idham Azis dan Badrodin Haiti.

Terkait langkah presiden tersebut, Pakar Komunikasi Politik mengingat Presiden Prabowo soal Reformasi Polri itu hingga singgung 5 poin utama.

Baca juga: Sosok Ketua Tim Transformasi Reformasi Polri, Komjen Chryshnanda Dwilaksana, Raih Banyak Penghargaan

Menurutnya Reformasi Polri bukan sekadar pergantian pimpinan semata.

Berikut 5 poin yang disinggung Pakar Komunikasi Politik soal Reformasi Polri tersebut.

Sentuh Akar Persoalan

Pakar Komunikasi Politik Ahmad F. Ridha mempertanyakan arah Komite Reformasi Polri yang dinilai belum menyentuh akar persoalan. 

Menurutnya, reformasi harus menjawab aspek kelembagaan dan peran Polri dalam konteks sipil, bukan sekadar perombakan struktur atau pergantian jabatan.

“Reformasi Polri jangan‑jangan ini hanya untuk menyenangkan satu dua pihak. Misalnya ada kelompok yang selalu protes,” tuturnya dalam diskusi bertajuk “Polri dalam Menjaga Demokrasi”, Senin (10/11/2025).

Instrumen Sipil

Ia menegaskan bahwa polisi sejatinya merupakan bagian dari instrumen sipil yang berperan penting dalam penegakan hukum dan penertiban masyarakat. 

Namun, menurutnya, posisi dan fungsi Polri dalam struktur pemerintahan masih belum ditempatkan secara tegas dalam sistem hukum nasional.

“Polisi itu sebenarnya adalah instrumen sipil dalam melaksanakan pemerintahan, terutama dalam penertiban sipil. Tapi masalahnya adalah ketidakjelasan mau menempatkan polisi ini sebagai apa,” ujar Ridha.

Tak Bisa Parsial