Akhirnya KPK Selidiki Dugaan Mark Up Utang Kereta Cepat Whoosh, Mantan Menteri Ini Siap Dipanggil

TRIBUNJABAR.ID - Setelah polemik utang proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh mencuat ke publik, akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan menyelidikinya.

Penyelidikan KPK ini dilakukan setelah dugaan mark up proyek Kereta Cepat Whoosh itu jadi perbincangan berbagai pihak.

Seperti diketahui proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh digarap di era pemerintahan Presiden RI ke-7 Joko Widodo alias Jokowi.

Belakangan Kereta Cepat ini disorot lantaran utang jumbo proyek pembangunannya membuat publik terkejut.

Ternyata penyelidikan yang dilakukan KPK ini sudah berjalan sejak awal 2025 dan kini memasuki tahap pengumpulan bukti serta keterangan dari berbagai pihak.

Baca juga: Utang Kereta Cepat Whoosh Buah Proyek Ambisi Jokowi Dikuliti Mahfud MD & Rocky Gerung, Duga Mark Up

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memastikan lembaganya terus menelusuri adanya dugaan tindak pidana dalam Proyek Strategis Nasional tersebut.

“Penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun dan masih terus berprogres,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (27/10/2025).

Ia menjelaskan, tim penyelidik masih bekerja mengumpulkan keterangan dan bukti yang bisa memperjelas dugaan adanya mark up anggaran dalam proyek bernilai triliunan rupiah itu.

“Karena masih tahap penyelidikan, informasi detil terkait perkembangan perkaranya belum bisa kami sampaikan secara rinci,” ujarnya.

Menurut Budi, KPK berkomitmen menelusuri pihak-pihak yang diduga mengetahui atau memiliki informasi penting untuk mengurai perkara ini.

“Kami pastikan KPK terus menelusuri melalui pihak-pihak yang diduga mengetahui, memiliki informasi, dan keterangan yang dibutuhkan untuk memperjelas dan membuat terang perkara ini,” tegasnya.

Ia menambahkan, sejauh ini tidak ada hambatan berarti dalam penyelidikan.

“Tidak ada kendala, jadi memang penyelidikan masih terus berjalan. Kita berikan ruang dan waktu untuk proses penegakan hukum di KPK,” kata Budi menutup pernyataannya.

Nama mantan menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD ikut terseret dalam perbincangan publik setelah sempat menyinggung adanya dugaan mark up proyek Whoosh.

Lewat video yang diunggah di kanal YouTube Mahfud MD Official pertengahan Oktober 2025, Mahfud mengaku curiga ada pembengkakan anggaran yang tak wajar.

“Dugaan mark up-nya harus diperiksa. Ini uang lari ke mana?” ujar Mahfud dalam video tersebut.

Ia menyoroti perbedaan mencolok antara biaya pembangunan kereta cepat di Indonesia dan di China.

“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per kilometer Whoosh itu 52 juta dolar AS. Tapi di China hanya 17 sampai 18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat, ini yang menaikkan siapa?” katanya.

Baca juga: Reaksi Jokowi Ditanya Soal Menkeu Purbaya Tak Mau Bayar Utang Jumbo Kereta Cepat Whoosh Pakai APBN

Pernyataan itu membuat publik ramai mendesak KPK agar menelusuri dugaan mark up.

Mahfud sendiri mengaku siap datang jika dipanggil lembaga antirasuah itu, namun menegaskan tidak punya kewajiban untuk membuat laporan resmi.

“Saya nggak berhak laporan, nggak ada kewajiban untuk melapor. Tapi kalau dipanggil, saya akan datang,” ujarnya di Yogyakarta, Minggu (26/10/2025), dilansir TribunJogja.com.

Mahfud menilai persoalan proyek Whoosh menjadi rumit karena pembangunannya melibatkan pinjaman dari China.

Menurutnya, solusi dari beban utang itu hanya bisa dilakukan lewat negosiasi antarnegara.

“Harus negosiasi, ya mau apa? Gak bisa bayar, ya jalannya negosiasi saja,” pungkasnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunbekasi.com dengan judul KPK Selidiki Dugaan Mark Up Kereta Cepat Whoosh, Mahfud MD Siap Dipanggil