Tunjangan Rumah Sudah Dipotong, Mahasiswa Masih Kecewa DPR RI Tak Transparan Soal Keuangan ke Publik

TRIBUNJABAR.ID - Meski sudah memotong anggaran tunjangan rumah setelah didemo rakyat, DPR RI masih dianggap belum transparan ke publik.

Nyatanya mahasiswa masih kecewa lantaran DPR RI tidak merinci soal cara transparansi anggaran pendapatan dalam pengumuman hasil 17+8 tuntutan rakyat. 

Kekecewaan itu disampaikan Ketua BEM Universitas Padjadjaran (Unpad) 2025 Vincent Thomas usai pimpinan DPR RI mengumumkan enam poin tuntutan rakyat 17+8 pada Sabtu (5/9/2025).

Baca juga: Daftar 17+8 Tuntutan Rakyat yang Ramai Dibagikan di Medsos, Ada Deadline untuk Presiden hingga Polri

Vincent mengaku kecewa dengan poin-poin tuntutan rakyat yang akan dipenuhi DPR RI dianggap masih jauh dari inti tuntutan itu sendiri. 

Kata Vincent, inti dari unjuk rasa sepekan lalu ialah karena gagalnya DPR RI menghadirkan transparansi anggaran terutama pendapatan anggota dewan. 

Padahal kata Vincent, anggota dewan bisa saja menggunakan fasilitas website untuk mengumumkan berapa pendapatan mereka selama ini. 

“Kami melihat bahwa poin-poin transparansi dan partisipasi publik jadi permasalahan. Jadi jawaban pimpinan DPR RI ini seperti tidak melihat bagaimana tuntutan rakyat ini harus benar-benar dipenuhi,” ucap Vincent seperti dimuat Kompas Tv.

Misalnya saja DPR RI dianggap belum melaksanakan transparansi keuangan seperti yang diatur negara dan KIP. 

Di mana kata Vincent, hingga saat ini akses masyarakat sangat terbatas apabila mau melihat pendapatan anggota DPR RI. 

Diketahui dari 17+8 tuntutan DPR RI salah satunya memuat soal menuntut publikasi transparansi anggaran DPR (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas).

Namun demikian tuntutan tersebut hanya disinggung sedikit oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat membacakan tuntutan.

DPR RI hanya menjamin akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya dalam poin keenam.

Namun demikian DPR RI tidak menjelaskan bagaimana proses transparansi itu akan dihadirkan oleh DPR RI. 

Sementara diketahui beberapa waktu lalu Indonesia Corruption Watch (ICW) membuat tutorial sulitnya meminta data transparansi pendapatan anggota DPR RI saat tiba di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. 

Saat itu padahal ICW niat langsung ke DPR RI ingin meminta data total pemasukan anggota DPR RI termasuk laporan pertanggungjawaban dana reses serta kunjungan Dapil.

Baca juga: Kualitas Artis di DPR RI Menuai Banyak Kritik, Legislator Usulkan UU Pemilu Segera Direvisi