Giliran Adies Kadier yang Dicopot dari Wakil Ketua DPR RI, Sempat Terima Kasih ke Sri Mulyani

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - DPP Partai Golkar mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan kadernya, Adies Kadir, dari posisi Wakil Ketua DPR RI.

Adies Kadir dicopot dari jabatan sebagai Wakil Ketua DPR RI mulai 1 September 2025.

Pencopotan ini buntut pernyataan Adies Kadir mengenai tunjangan rumah dinilai memperkeruh suasana dan melukai perasaan rakyat, yang kemudian memicu demonstrasi besar-besaran.

Keputusan itu ditetapkan langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia terhitung sejak Senin 1 September 2025.

"Berdasarkan pertimbangan itu, Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR resmi menonaktifkan saudara Adies Kadir sebagai Anggota DPR dari Fraksi Partai GOLKAR, terhitung sejak Senin, 1 September 2025," kata Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar M. Sarmuji dalam keterangan resminya, Minggu (31/8/2025).

Dikatakan M. Sarmuji, apa yang disampaikan oleh Adies Kadir tidak sejalan dengan posisi partai yang selalu mengutamakan aspirasi rakyat. 

"Seluruh kiprah partai sesungguhnya merupakan kristalisasi dari semangat kerakyatan," ujar Sarmuji dalam keterangan resminya, Minggu 31 Agustus 2025.

Baca juga: BREAKING NEWS Eko Patrio dan Uya Kuya Juga Dicopot dari Anggota DPR RI, Susul Ahmad Sahroni

Sarmuji menambahkan bahwa Partai Golkar menyampaikan duka cita mendalam atas korban yang berjatuhan saat menyampaikan aspirasi mereka.

Langkah penonaktifan Adies Kadir juga menjadi bagian dari upaya partai untuk memperkuat disiplin dan etika anggotanya.

Sebagai informasi, Adies Kadir adalah pimpinan DPR pertama yang membeberkan rincian besaran tunjangan yang diterima anggota dewan, termasuk tunjangan rumah sebesar Rp50 juta.

Pernyataan inilah yang disebut-sebut menjadi salah satu pemicu utama kemarahan publik.

Dalam kesempatan ini, Sarmuji juga menyatakan, DPP Partai Golkar menyampaikan rasa duka cita mendalam atas meninggalnya sejumlah warga negara Indonesia dalam berbagai peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini ketika mereka memperjuangkan aspirasi. 

"Di sisi lain, DPP Partai Golkarmenegaskan upaya partai untuk memperkuat disiplin dan etika bagi Anggota DPR RI dari Partai Golkar," tandas Sarmuji.

Pernyataan Adies Kadir Berubah-ubah

Wakil Ketua DPR, Adies Kadir memberikan keterangan berubah-ubah mengenai tunjangan beras.

Dia memberikan klarifikasi soal ucapannya mengenai tunjangan beras anggota DPR yang menyebut sebesar Rp 12 juta per bulan.

Adies mengakui terjadi kekeliruan dalam penyampaian data dan menjelaskan bahwa tunjangan beras untuk anggota DPR sebenarnya hanya sekitar Rp200.000 per bulan.

"Tunjangan beras itu tidak ada kenaikan sejak tahun 2010, itu sebesar Rp 200.000 kurang lebih per bulan. Bukan Rp 12 juta per bulan. Jadi itu saja yang ingin saya klarifikasi," ujar Adies di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/8/2025), dikutip dari Kompas.com.
 
Ia juga mengklarifikasi pernyataanya terkait tunjangan bensin untuk anggota DPR sebesar Rp 7 juta per bulannya.

"Rp 3 juta (per bulan). Jadi tidak ada perubahan," jelas Adies.

Klarifikasi itu disampaikan Adies setelah dirinya mengecek data komponen tunjangan anggota DPR RI ke pihak Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI.

Dari situ, ia pun menyadari terdapat kesalahan data yang disampaikannya ketika wawancara cegat yang dilakukannya pada Selasa (19/8/2025) kemarin.

“Saya ingin klarifikasi terkait dengan kemarin ada beberapa hal yang saya salah memberikan data, terus setelah saya cek di kesekjenan, ternyata tidak ada kenaikan, baik itu gaji maupun tunjangan seperti yang saya sampaikan,” jelas Adies.

Ia juga menyampaikan gaji pokok anggota DPR tidak mengalami kenaikan.

Akan tetapi, ia membenarkan bahwa anggota DPR saat ini mendapatkan tunjangan perumahan karena tidak ada lagi rumah dinas.

"Saya sampaikan tidak ada kenaikan gaji, yang ada memang hanya tunjangan perumahan yang sudah dianggarkan sejak tahun lalu. Itu karena rumah dinas dialihfungsikan oleh Sekretariat Negara," ungkap Adies. 

"Jadi anggota yang baru tidak mendapat lagi rumah dinas dan diberikan tunjangan perumahan. Jadi itu klarifikasi saya, semoga ini tidak menimbulkan polemik di masyarakat," sambung politikus Partai Golkar itu.

Baca juga: Sosok Adies Kadir Wakil Ketua DPR Bongkar Gaji Tunjangan Beras Rp12 Juta Ucap Terima Kasih ke Menkeu

Pernyataan Sebelumnya

Sebelumnya, Adies mengatakan, gaji pokok anggota DPR belum mengalami kenaikan selama kurang lebih 15 tahun terakhir.

Meski demikian, ia mengklaim bahwa para anggota dewan memahami kondisi tersebut karena pemerintah sedang melakukan efisiensi anggaran.

"Walaupun gaji sudah 20 tahun juga belum, 15 tahunan juga tidak naik, tetapi karena situasi seperti ini anggota juga memahami dengan efisiensi,” kata Adies di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/8/2025).

Ia menuturkan, gaji yang diterima anggota dewan hingga saat ini berada di kisaran Rp 6,5 juta.

Politikus Partai Golkar itu mengklaim, anggota DPR tetap berupaya bekerja maksimal, kendati gaji yang didapatkan belum disesuaikan dengan kondisi di Jakarta saat ini. 

“Tapi dengan gaji yang kurang lebih 6,5 jutaan per bulan dengan kondisi ekonomi Jakarta yang sekarang, kawan-kawan di DPR juga memaksimalkan apa yang didapat untuk bekerja dengan baik,” kata Adies.

Meski begitu, ia mengakui bahwa ada tunjangan-tunjangan anggota DPR yang mengalamikenaikan.

Ia pun berseloroh bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merasa kasihan dengan anggota DPR RI.

"Jadi yang naik cuma tunjangan itu saja yang saya sampaikan tadi, tunjangan beras karena kita tahu beras, telur juga naik, mungkin Menteri Keuangan juga kasihan dengan kawan-kawan DPR," kata Adies.

Ia mencontohkan, tunjangan beras yang dia terima sebelumnya sekitar Rp 10 juta per bulan dan kini naik menjadi Rp 12 juta.

Kemudian, untuk tunjangan bensin yang sebelumnya sekitar Rp 4 juta sampai Rp 5 juta, naik menjadi Rp 7 juta per bulan.

"Walaupun mobilitas daripada kawan-kawan Dewan lebih dari itu setiap bulannya," ujar Adies.  

Adies menambahkan, para anggota DPR RI saat ini juga mendapatkan tunjangan perumahan yang besarnya kurang lebih Rp 50 juta per bulan.

Sebab, seluruh anggota DPR RI tidak lagi mendapatkan rumah dinas seperti yang pernah disediakan sebelumnya. 

“Saya kira make sense (masuk akal) lah kalau Rp 50 juta per bulan. Itu untuk anggota, kalau pimpinan enggak dapat karena dapat rumah dinas," kata dia.

(Tribunjabar.id/Salma Dinda/Rizki Sandi Saputra/Tribunnews)