Daftar Momen Sengkarut SPMB 2026 Jabar: Orang Tua Pusing - Pejabat Tikomdik Dicopot

“Karena SPMB-nya kan tanggal 15 Juni 2026, sehingga pemetaan itu nanti bagi mereka siswa yang sudah memenuhi syarat, kemudian memang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kemdikdasmen, maka mereka sudah otomatis menjadi siswa,” katanya.

Aplikasi Dibangun dari Nol

Menurut Dedi Mulyadi, biang kerok utama dari kekacauan SPMB 2026 ini murni berasal dari masalah teknis aplikasi pendaftaran, bukan pada regulasi penerimaan siswanya.

"Kalau menurut saya sih nggak ribet. Ini kan kalau sudah dari 340.000 pendaftar, ada beberapa problem yang disebabkan oleh teknis aplikasi, saya lihat," ujar Dedi Mulyadi di hadapan para orang tua siswa.

Dedi mengungkapkan kejengkelannya karena sistem aplikasi SPMB tahun ini justru dibangun dari nol lagi, bukannya menyempurnakan fitur sistem yang sudah ada dari tahun-tahun sebelumnya.

Akibat cacat produksi ini, ia menegaskan akan segera memanggil pihak pengembang (developer) aplikasi tersebut.

"Makanya hari ini saya ingin panggil yang menggunakan aplikasinya, yang membuatnya."

Baca juga: BREAKING NEWS: Dedi Mulyadi Copot Kepala Tikomdik Disdik Jabar Buntut Sengkarut PCMB 2026

"Karena ketentuan Gubernur, seharusnya aplikasi tidak dibuat oleh Dinas Teknis (Disdik). Aplikasi itu harus dibuat oleh Diskominfo atau terintegrasi oleh Diskominfo," ucapnya tegas.

Pejabat Disdik Jabar Dicopot

 Kepala UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Tikomdik) Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar, Suhendar dinonaktifkan dari jabatannya imbas sengkarut Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) 2026.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi langsung memerintahkan Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Jabar Dedi Supandi mencopot Suhendar usai mendatangi Disdik Jabar dan berdialog dengan orang tua siswa.

"Betul. Kepala UPTD Tikomdik untuk sementara dinonaktifkan dulu," ujar Dedi, Rabu (10/6/2026). 

Pencopotan Kepala UPTD Tikomdik ini dilakukan setelah banyak keluhan dari para orang tua, mulai dari akun yang belum terverifikasi, kendala masuk ke sistem, data yang tidak terbaca, hingga peserta yang sebelumnya mengikuti program Sekolah Maung, namun harus kembali mendaftar melalui jalur reguler.

Dedi Mulyadi juga sempat menanyakan langsung kepada Suhendar terkait penerapan aplikasi baru dalam SPMB yang tidak terintegrasi dengan sistem yang sudah dibangun Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar dua tahun terakhir.

"Anda ngerti nggak bidang ini? Anda latar belakangnya apa? Siapa yang merekomendasikan anda di bidang ini?" ujar Dedi Mulyadi.

Laporan Kecurangan

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta masyarakat tidak ragu melaporkan apabila menemukan dugaan praktik jual beli kursi atau kecurangan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Jawa Barat.

Dikatakan Dedi, setiap laporan harus disertai data dan identitas yang jelas, agar dapat segera ditindaklanjuti melalui proses hukum maupun pemeriksaan internal oleh pemerintah daerah.