40 Dapur Makan Bergizi Gratis di Bandung Barat Stop Beroperasi, Pasokan Sekolah Putus

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Sebanyak 40 dapur Program Makan Bergizi Gratis di wilayah Bandung Barat terpaksa berhenti beroperasi total akibat mandeknya pencairan dana dari Badan Gizi Nasional (BGN).

Dampaknya, distribusi pasokan makanan bergizi ke sejumlah sekolah di wilayah tersebut resmi dihentikan hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (PPG) Regional Bandung, Ramzi, membenarkan terjadinya penghentian massal operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersebut.

"Iya benar (berhenti beroperasi). Ketika operasional dapur berhenti, maka dampaknya berhenti pendistribusian makan bergizi ke sejumlah sekolah."

"Pemberitahuan dan penghentian dilakukan pada hari yang sama," ujar Ramzi saat dihubungi Tribun Jabar, Rabu (10/6/2026).

Ramzi membantah keras isu yang menyebutkan kemacetan anggaran ini berbuntut dari kasus hukum yang menyeret pucuk pimpinan BGN, seperti Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung.

Menurutnya, kendala utama murni akibat sistem pelaporan keuangan pada virtual account mitra yang terlambat.

Sistem BGN secara otomatis membekukan operasional dapur jika saldo minimal tidak mencukupi, sementara aturan ketat melarang adanya dana talangan pribadi atau sistem reimburse (rembes).

"Ada hari tertentu untuk biro keuangan menarik saldo minimal. Saat itu belum dilakukan pembayaran ke relawan, mitra, atau supplier, sehingga saldo di virtual account terlihat masih mencukupi. Begitu semua dibayar, saldo langsung minim dan tidak cukup untuk operasional berikutnya," jelas Ramzi.

Selain masalah anggaran, amburadulnya infrastruktur juga memperparah kondisi di lapangan.

Ramzi mencatat ada enam SPPG lain di Bandung Barat yang terpaksa disuspensi.

Empat di antaranya dibekukan karena belum membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), sementara dua lainnya disuspensi akibat hasil inspeksi mendadak (sidak).

Pihak PPG Regional Bandung mengakui data dapur yang mati suri ini terus bergerak dinamis seiring proses pencairan dari pusat.

Namun, Bandung Barat menjadi wilayah terdampak paling parah karena memiliki jumlah titik SPPG yang cukup banyak.(*)

Baca juga: Dapur MBG di Kalipucang Pangandaran Berhenti Sementara karena Anggaran Belum Cair