Program Prioritas Nasional Perlu Dikawal Serius, Selaraskan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Ringkasan Berita:

• BSKDN Kemendagri menggelar Rakor Regional Monitoring dan Evaluasi untuk mengawal implementasi Program Direktif Presiden.
• Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menegaskan program prioritas nasional seperti pengendalian inflasi, swasembada pangan, penghapusan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan layanan dasar harus dikawal serius.
• Implementasi program di daerah harus menyesuaikan karakteristik dan potensi wilayah, bukan dilakukan secara seragam.

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Nazmi Abdurrahman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, memperkuat pengawalan implementasi Program Direktif Presiden melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Regional Monitoring dan Evaluasi sebagai upaya menyelaraskan pelaksanaan Program Prioritas Nasional antara pemerintah pusat dan daerah.

Program Prioritas Nasional adalah agenda pembangunan utama pemerintah yang ditetapkan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025–2029. Program ini mencakup sektor-sektor strategis menyangkut kepentingan masyarakat.

Kepala BSKDN, Yusharto Huntoyungo, mengatakan rakor tersebut menjadi forum konsolidasi untuk memastikan program-program strategis pemerintah berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

Program Direktif Presiden, kata dia, harus dikawal serius oleh seluruh jajaran pemerintahan karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Program tersebut mencakup berbagai agenda prioritas nasional, mulai dari pengendalian inflasi, swasembada pangan, penghapusan kemiskinan ekstrem, hingga peningkatan kualitas layanan dasar.

Baca juga: Kemenkum Jabar Pererat Silaturahmi dengan BRI Asia Afrika Guna Dukung Program Prioritas Nasional

“Program Direktif Presiden merupakan agenda prioritas nasional yang harus dikawal secara serius oleh seluruh jajaran pemerintahan,” ujar Yusharto, dalam keterangannya, Kamis (14/5/2026).

Menurut Yusharto, implementasi program di daerah tidak bisa dilakukan secara seragam, tapi harus menyesuaikan karakteristik dan potensi masing-masing wilayah.

Yusharto menilai, setiap daerah memiliki kekuatan dan peluang besar yang dapat dikembangkan untuk mendukung pembangunan.

“Tidak ada daerah yang miskin. Semua memiliki potensi yang siap diaktualisasikan menjadi daerah maju dan sejahtera,” katanya.

Karena itu, kata dia, penguatan koordinasi, sinkronisasi kebijakan, serta monitoring dan evaluasi terpadu menjadi kunci agar pelaksanaan program nasional berjalan optimal di daerah.

Melalui Rakor tersebut, BSKDN juga menghimpun berbagai masukan dari pemerintah daerah terkait capaian program, hambatan di lapangan, hingga kebutuhan dukungan kebijakan yang diperlukan.

Menurutnya, forum tersebut penting untuk memperkuat kualitas rekomendasi kebijakan agar lebih operasional dan sesuai dengan kondisi di daerah.

Yusharto menegaskan, monitoring dan evaluasi tidak boleh hanya dipahami sebagai pengawasan administratif, tetapi harus menjadi instrumen perbaikan kebijakan yang mampu menyelesaikan persoalan di lapangan.

“Monitoring dan evaluasi tidak boleh dimaknai sebagai kegiatan mencari kesalahan. Monev harus menjadi instrumen perbaikan kebijakan,” katanya.