Gagasan Dedi Mulyadi Usulkan Pembangunan Underpass Jalan Pasteur ke Pemkot Bandung Solusi Kemacetan

Demikian, Dedi Mulyadi mengatakan salah satu solusi kemacetan tersebut dengan pembangunan Underpass.

“Ya sudah bikin Underpass, mobil yang dari sana (utara) ke bawah saja sehingga nanti tidak usah lagi menghadapi traffic light,” ujarnya.

Underpass adalah infrastruktur jalan berupa terowongan pendek atau jalur yang dibangun di bawah permukaan tanah/jalan lain (persilangan tidak sebidang).

Dedi mengatakan pihaknya sudah setahun memberikan usulan tersebut agar Bappeda berkoordinasi dengan Pemkot Bandung terkait rencana pembangunan underpass Jalan Pasteur tersebut.

Menurutnya underpass Jalan Pasteur bisa dibangun di Jalan Dr Djunjunan atau di depan Gerbang Tol Pasteur yang selama ini terdapat traffic light.

Dedi Mulyadi mengkritisi bahwa selama ini traffic light di Kota Bandung juga bermasalah tidak beraturan karena manual.

Menurutnya tidak semua daerah memiliki traffic light. Justru sebaliknya adanya traffic light terkadang bisa membuat kemacetan.

Ia prihatin karena masalah traffic light terjadi di pusat kota. Oleh karena itu ia menyarankan agar Pemkot Bandung melakukan konektivitas.

Baca juga: Respons Dedi Mulyadi Soal Anggaran Tenaga Kerja Kebersihan Masjid Raya Al Jabbar Rp22 Miliar

Kendala Anggaran

Terkait masalah anggaran, Dedi Mulyadi memberikan kebijakan agar setiap pemerintah daerah wajib menganggarkan 7,5 persen belanja daerah untuk pembangunan infrastruktur.

“Maka ketaatan Bupati, Wali Kota menganggarkan 7,5 persen anggaran belanja daerahnya untuk kepentingan infrastruktur jalan adalah sebuah keharusan,” tegasnya.

Dedi bahkan berencana mencermati rancangan APBD 2027 dari setiap Kabupaten/Kota agar penyelarasan ini terwujud. 

Menurutnya jika kemantapan jalan di sebuah daerah sudah baik, maka angka tersebut kemudian akan dialokasikan untuk pembenahan trotoar, halte, taman hingga drainase Kabupaten/Kota.

“Nah itu terkoneksikan, kalau nggak 7,5 persen maka saya tidak akan menandatangani rekomendasi RAPBD,” katanya.

Dedi meyakini bahwa kebijakan ini dapat mewujudkan konektivitas yang solid hingga tingkat desa, sehingga masyarakat di pedesaan tidak mengeluhkan lagi kualitas jalan desa yang buruk. 

Baca juga: Dedi Mulyadi Kritik Sistem Pendidikan, Ingin Ubah Kurikulum Sekolah Jadi Produk Praktis