Jabar Puncaki Angka PHK Nasional, Dedi Mulyadi Soroti Mutu Angkatan Kerja

Ringkasan Berita:

• Jawa Barat mencatat angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tertinggi di Indonesia sepanjang 2025. 
• PHK terjadi hampir sepanjang tahun dengan sebaran yang relatif merata.
• Angka PHK di Jawa Barat jauh melampaui provinsi lain.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nappisah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Jawa Barat mencatat angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tertinggi di Indonesia sepanjang 2025. 

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan, sebanyak 18.815 pekerja di Jawa Barat terdampak PHK selama 2025. 

Jumlah tersebut menempatkan provinsi ini di peringkat pertama secara nasional.

PHK terjadi hampir sepanjang tahun dengan sebaran yang relatif merata. Secara rinci, pada Januari tercatat 1.738 pekerja terdampak, Februari 3.973 orang, Maret 1.465 orang, April 1.490 orang, Mei 1.375 orang, Juni 1.544 orang, Juli 1.815 orang, Agustus 1.577 orang, September 2.050 orang, Oktober 1.032 orang, November 652 orang, dan Desember 104 orang.

Baca juga: Daftar Tingkat Pengangguran di Jawa Barat, Tertinggi Ada di Wilayah Industri UMK Tertinggi

Angka PHK di Jawa Barat jauh melampaui provinsi lain. Jawa Tengah berada di posisi kedua dengan 14.700 pekerja terkena PHK, disusul Bali sebanyak 10.376 orang. Secara nasional, total PHK sepanjang 2025 mencapai 88.519 orang.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai, persoalan ketenagakerjaan di wilayahnya tidak semata-mata disebabkan oleh jumlah angkatan kerja, melainkan berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia serta pola rekrutmen di perusahaan.

Ia menjelaskan, perusahaan yang beroperasi di Jawa Barat tidak selalu merekrut tenaga kerja dari basis data angkatan kerja lokal. 

Bahkan, kata Dedi, sejumlah posisi strategis justru diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah.

“Nah, yang dari luar masuk tuh faktornya apa-apa saja. Kadang-kadang kelas menengah atau manajer di perusahaan. Kalau manajer perusahaannya orang Garut, pasti orang Garut banyak dibawa. Tapi kalau manajer perusahaannya adalah orang luar Jawa Barat, dia juga pasti bawa dari kampungnya,” ujar Dedi di Holiday Inn, Kota Bandung, Kamis (22/1/2026).

Dedi menjelaskan, tingginya angka PHK tidak serta-merta mencerminkan ketidakmampuan angkatan kerja Jawa Barat. 

Oleh karena itu, pihaknya mengambil langkah konkret untuk memfokuskan kebijakan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Seperti program-program sekolah diploma tiga dibiayai, Jawa Barat bikin sekolah kejuruan yang khusus spesifikasinya,” katanya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pembatasan rekrutmen tenaga kerja berdasarkan asal daerah tidak dimungkinkan karena bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Baca juga: Investasi Jabar Tertinggi Nasional, Pengangguran Masih jadi Pekerjaan Rumah

“Nggak boleh, kan nggak boleh melakukan diskriminasi terhadap rekrutmen warga,” ucapnya.

Dedi berharap, penguatan pendidikan vokasi dan kejuruan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk menekan angka PHK sekaligus meningkatkan daya saing tenaga kerja Jawa Barat di sektor industri. (*)