Pengurangan Dana TKD Dinilai Sangat Berdampak pada Target-target Pembangunan di Jawa Barat

Anggota Komisi III DPRD Jabar, M Romli, menilai pengurangan transfer ke daerah (TKD) bisa berdampak sekali ke proses-proses pembangunan daerah.

Penulis: Muhamad Nandri Prilatama | Editor: Giri
Istimewa
BERDAMPAK PEMBANGUNAN - Anggota Komisi III DPRD Jabar, M Romli, menilai pengurangan transfer ke daerah (TKD) bisa berdampak sekali pada proses-proses pembangunan yang dicanangkan pemerintah daerah. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Anggota Komisi III DPRD Jabar, M Romli, menilai pengurangan transfer ke daerah (TKD) bisa berdampak sekali pada proses-proses pembangunan yang dicanangkan pemerintah daerah. TKD merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

TKD berkurang imbas program efisiensi nasional yang dicanangkan Kementerian Keuangan. Imbasnya, ada penurunan signifikan dalam TKD, termasuk ke Provinsi Jabar. 

Romli mengatakan, kondisi tersebut memang sudah menjadi regulasi pemerintah pusat bahwa pada 2026, TKD dalam dana bagi hasil (DBH) maupun dana alokasi umum (DAU) akan berkurang sekitar Rp 2,45 triliun. Angka ini, Romli menilai sangat luar biasa berkurangnya.

Baca juga: Pemangkasan TKD, Pengamat Sarankan Pemrov Jabar Efisiensikan Fasilitas Dinas Jadi Aset Produktif

"Sama halnya seperti pendapatan asli daerah (PAD) yang kita dapatkan hari ini dengan banyaknya relaksasi mungkin juga ada pengurangan di tahun akan datang, karena antusiasme masyarakat semisal terhadap pembayaran pajak tahun ini sangat tinggi kan animonya, sebab ada potongan. Tapi, tahun depan kita akan melihat seperti apa yang mesti menjadi perhatian DPRD maupun pemda berkaitan sumber-sumber pendapatan kita yang harus ditingkatkan jangan sampai turun," ujar Romli saat dihubungi, Minggu (12/10/2025).

Romli menilai kaitan target-target pembangunan nanti sangat berpengaruh pada 2026, karena telah dicanangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) kenaikan mencapai 3 persen dari APBD 2025 untuk 2026.

"Itu cadangan dari RPJMD. Maka, dengan kondisi keuangan yang memang sudah diketahui hari ini perlu ada revisi target-target RPJMD, karena itu kan gambaran dari pola pembangunan oleh pak Gubernur bersama DPRD. Aspek ketergantungan itu memang mungkin pak gubernur memiliki strategi yang mungkin DPRD pun akan diajak bicara," katanya. 

Baca juga: Sekolah di Jabar Juga Kena Imbas Efisiensi yang Diterapkan Dedi Mulyadi, Harus Irit Air dan Listrik

Romli menegaskan, efisiensi ini sangat berdampak pada pencapaian target-target yang dicanangkan dalam RPJMD 2026. Misalnya indek manusia pada 2026 berapa yang tentu berpengaruh ke pembiayaan, terlebih adanya tingkat inflasi, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonominya.
 
"Besok, kami akan melakukan pembahasan awal bagi kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS). Nanti akan terlihat arah kebijakan pak gubernur dengan dasar RPJMD yang telah disepakati bersama," katanya. (*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved