173 Pejabat Pemkot Bandung Dilantik, Tantangan Paling Besar Dihadapi Dua Instansi Ini

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sebanyak 173 pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dilantik Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan di Plaza Balai Kota, Kota Bandung, Senin (6/10/2025).

Pejabat yang dilantik tersebut di antaranya direktur rumah sakit, kepala dinas, sekretaris dinas, dan para pejabat yang lainnya. Usai dilantik, mereka diminta untuk segera menyelesaikan setiap masalah di Bandung.

Farhan mengatakan, tantangan besar dihadapi oleh dua sektor penting, yakni Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) dan RSUD Bandung Kiwari.

"Terpaling berat itu DPKP, karena harus melanjutkan penataan daerah kumuh sekaligus implementasi kebijakan pemerataan tiga juta rumah untuk rakyat dari pemerintah pusat," ujar Farhan, Senin (6/10/2025).

Baca juga: Kronologi Lengkap Hubungan Gelap Pejabat Majalengka E versi Wanita Y: Diblokir usai Hamil

Farhan mengatakan, sebagian besar kawasan kumuh di Kota Bandung berada di sepadan sungai yang perlu penanganan dengan pendekatan sosial.

"Hampir semua kelurahan di Bandung punya rumah di sepadan sungai, dan semuanya pasti kumuh. Jadi prioritasnya adalah pembinaan masyarakat, bukan langsung penggusuran," katanya.

Farhan mengatakan, peningkatan mutu layanan RSUD Kiwari termasuk penambahan fasilitas dan alat kesehatan juga merupakan hal yang penting untuk diselesaikan oleh pejabat yang baru.

"Rumah Sakit Kiwari harus memperluas berbagai jenis layanan, seperti alat pemeriksaan jantung dan lain-lain," ucap Farhan.

Selain itu, Farhan juga mengajak seluruh pejabat yang baru dilantik untuk meneguhkan niat pengabdian kepada masyarakat dan bekerja dengan semangat mewujudkan visi Bandung Utama, Bandung yang Unggul, Terbuka, Amanah kepemimpinannya, Maju pikirannya, dan Agamis masyarakatnya.

"Mari kita kuatkan niat dalam hati dan pikiran, semua kita lakukan atas dasar kasih, niat, dan keyakinan untuk berbakti kepada Bandung, bangsa, dan negara," katanya.

Di sisi lain, Farhan mengingatkan, pelantikan ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi agar birokrasi Kota Bandung terus adaptif terhadap dinamika masyarakat.

"Perubahan, penyesuaian, dan perputaran roda pimpinan dalam birokrasi adalah hal yang rutin. Tujuannya agar organisasi pemerintahan besar ini selalu bisa mengikuti dinamika masyarakat yang penuh dengan perubahan," ujar Farhan.

Menurutnya, proses rotasi jabatan dilakukan dengan mempertimbangkan tiga prinsip utama, yakni kompetensi, integritas, dan administrasi. Ia memastikan tidak ada unsur subjektivitas maupun kepentingan kelompok dalam penentuan jabatan.

"Penempatan ini didasarkan kepada kompetensi, kinerja, integritas, serta rekam jejak yang terukur. Tidak ada proses yang bersifat subjektif atau berdasarkan kepentingan pribadi," katanya.

Menurutnya, integritas adalah wajah birokrasi di mata masyarakat, sehingga Farhan pun kembali mengingatkan agar seluruh pejabat menjauhi praktik transaksional, terutama jual-beli jabatan.

"Sekali lagi saya tegaskan, integritas, dua kali integritas, tiga kali integritas. Apabila terindikasi adanya jual-beli jabatan, maka dengan semudahnya kita akan melakukan tindakan hukum yang tegas dan terukur," ucap Farhan.

Baca juga: Skandal Pejabat Majalengka, Wanita Y: Saya Dikontrakkan Rumah agar Tak Perlu ke Hotel Saat Bertemu

Dia menilai, kepercayaan masyarakat hanya dapat dibangun oleh aparatur yang memiliki integritas dan loyalitas tinggi.

"Masalah sampah, pasar, parkir, dan lainnya hanya bisa selesai bila masyarakat percaya kepada birokrasi. Untuk mendapatkan kepercayaan itu, birokrat harus amanah dan profesional," katanya.