Ombudsman: Kebijakan Perberasan Nasional Belum Stabil, Harga Beras Melonjak dan Distribusi Tersendat

“Sebagian besar pengamat melihat bahwa HET untuk swasta sebaiknya dilepas saja. Jadi, ada paradoks apakah betul HET ini menyejahterakan masyarakat,” ucapnya.

Pihaknya menilai ketidakjelasan aturan Harga Pokok Penjualan (HPP) dan HET membingungkan semua pihak: produsen tidak jelas pedoman, pengolah dan distributor merugi, sementara konsumen menghadapi harga tinggi. 

"Ancaman pidana makin menambah ketidakpastian, sehingga berbisnis dengan aturan yang berubah-ubah dan berisiko pidana tidak kondusif,” tutur Yeka.

Sebagai solusi, ia meminta pemerintah mempercepat penyaluran beras SPHP, memperbaiki distribusi, melibatkan pelaku usaha, hingga memberikan kejelasan aturan bagi beras komersial agar sesuai mekanisme pasar.

Selain itu, bantuan pangan perlu dipastikan tepat sasaran bagi masyarakat miskin.

“Pemerintah wajib memastikan beras SPHP dan komersial dapat diakses masyarakat dengan harga wajar, dan bantuan pangan diberikan tepat sasaran, karena ini hak masyarakat,” jelas Yeka